WACANA PINDAH IBU KOTA : BPPD Optimistis Pajak Daerah Tak Terdampak

Oleh: Miftahul Khoer 17 Juli 2017 | 02:00 WIB
Foto aerial Monumen Nasional atau yang populer disebut dengan Monas atau Tugu Monas di Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015)./Antara-Andika Wahyu

JAKARTA — Pemprov DKI memastikan wacana pemindahan Ibu Kota negara tidak akan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) DKI Edi Sumantri mengatakan hampir sebagian besar wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah tidak terkait pada penerimaan.

"Untuk realisasi pajak di Jakarta saya kira tidak akan berpengaruh karena pusat perekonomiannya tetap di Jakarta. Kalau wacana Ibu Kota pindah beserta pusat ekonominya pasti kita ketar-ketir," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Pemerintah tampak serius mewacanakan pemindahan Ibu Kota negara yang saat ini tengah dikaji mendalam oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Bappenas memastikan kota yang akan dijadikan Ibu Kota pengganti Jakarta berada di luar Jawa sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan. Adapun, kajian pemindahan Ibu Kota tersebut ditargetkan rampung pada tahun depan.

Untuk memindahkan Ibu Kota ke daerah yang baru, pemerintah harus membangun infrastruktur dan gedung perkantoran termasuk istana kepresidenan.

Edi Sumantri menambahkan, perolehan pajak di DKI sebagian besar disumbang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) disusul oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menuturkan sepanjang tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan pajak deaerah di DKI bisa tembus hingga Rp35,23 triliun. Adapun realisasi hingga Kamis (13/7) mencapai Rp14,7 triliun.

"Kami optimistis target penerimaan pajak akan tercapai karena biasanya masyarakat membayar pajak pada semester ke-II kebanyakan," paparnya.

Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI mengatakan pihaknya belum ada undangan khusus baik dengan Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat terkait wacana pemindahan Ibu Kota tersebut.

Namun, dia menilai aktivitas perekonomian di Jakarta masih tetap berjalan seperti biasanya karena pengaruh pusat pemerintahan tidak berdampak terhadap perekonomian.

"Kami belum tahu persis pindahnya ke mana, secara detail kami belum ada kajian. Bicara saja belum. Tapi perpindahan Ibu Kota negara ini sudah banyak contohnya dari negara-negara lain dan sukses," paparnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengimbau pemerintah perlu mencontoh negara lain yang memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis karena dari segi ekonomi dan politik akan membawa banyak manfaat.

Dia menambahkan jika rencana pemindahan Ibu Kota negara terlaksana, maka hal itu tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di Jakarta.

"Pusat ekonomi tetap ada di Jakarta, jadi jika [Ibu Kota] pindah ke daerah lain pun tidak akan diarahkan untuk menjadi pusat bisnis," katanya.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya