HARGA BAHAN PANGAN : Penurunan Kemiskinan Melambat

Oleh: Hadijah Alaydrus 18 Juli 2017 | 02:00 WIB
Kemiskinan di perkotaan

Angka kemiskinan di Indonesia dalam rentang September 2016 hingga Maret 2017 mengalami anomali. Secara persentase, jumlah penduduk miskin menurun, tetapi jumlahnya meningkat hingga 6.900 orang menjadi 27,77 juta jiwa. n

Pada September 2016-Maret 2017, persentase jumlah penduduk miskin turun dari 10,70% menjadi 10,64%. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan anomali tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun hingga mencapai 261 juta jiwa.

"Biasanya kita lebih tepat menggunakan persentase. Persentase penurunannya tipis sekali dari 10,70% ke 10,64%," kata Suhariyanto di Jakarta, Senin (17/07).

Terkait dengan jumlah penduduk miskin, dia melihat kenaikan menjadi 27,77 juta orang dari 27,76 jiwa bisa dikategorikan stagnan. Demikian juga dari persentase penurunan angka kemiskinan tersebut, BPS menilai kondisi tersebut hampir tidak ada perubahan atau flat.

Dengan perkembangan tersebut, Suhariyanto menyimpulkan penurunan penduduk miskin dalam rentang September 2016-Maret 2017 jauh lebih lamban dibandingkan dengan kinerja pada periode sebelumnya. Adapun, disparitas penduduk miskin antar kota dan desa masih cukup tinggi.

Pada Maret 2017, penduduk miskin di kota sebesar 7,72%, tetapi penduduk miskin di desa mencapai 13,93%. "Ini menunjukkan persoalan kemiskinan itu ada di perdesaan. jadi kalau ingin mengentaskan kemiskinan kuncinya ada di perdesaan," kata Kepala BPS itu.

Dia mengharapkan, pemerintah tetap memperhatikan masalah kemiskinan di kota. Kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah harus berbeda antara perdesaaan dan perkotaan karena karakteristik penduduk miskinnya berbeda pula.

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan angka penduduk miskin pada September 2016- Maret 2017 dipengaruhi oleh inflasi pada rentang periode yang sama dengan tingkat inflasi hanya 2,24%. "Inflasi ini tentu saja akan mempengaruhi pergerakan garis kemiskinan."

Namun, Kepala BPS mengungkapkan selama September 2016 sampai Maret 2017 upah buruh tani mengalami kenaikan, baik nominal maupun riil. Dari data BPS, upah nominal buruh tani naik 2,57% dan riil naik 0,16%.

Sebaliknya pada periode yang sama, upah nominal buruh bangunan naik 1,51%, tetapi upah riil buruh bangunan justru turun karena kenaikan upah nominalnya tidak mampu mengejar inflasi yang terjadi pada September 2016-Maret 2017. "Sehingga berita kurang membahagiakan pada periode tersebut upah riil buruh bangunan mengalami penurunan."

Suhariyanto mengatakan bahwa salah satu penghambat mengapa kemiskinan turun disebabkan oleh adanya sedikit hambatan dalam penyaluran rastra (beras sejahtera) pada awal tahun. "Jadi kombinasi faktor positif dan negatif yang membuat kemiskinan turun sangat tipis sekali."

//Peran Beras

Dia menambahkan berita baik lainnya selama September 2016-Maret 2017 komoditas banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin mengalami penurunan harga.

Adapun, peran penurunan beras cenderung tinggi sebesar 0,11%, tepung terigu 0,70%, daging ayam ras 3,98%, gula 5,06%. Komoditas-komoditas tersebut banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin.

Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret 2017, makanan menyumbang sebesar 73,31% pada garis kemiskinan.

Dengan implikasi tersebut, Suhariyanto menilai pemerintah harus memiliki upaya untuk menjaga bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi penduduk miskin untuk tetap stabil. Jika tidak stabil, hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pada penduduk miskin.

Salah satu komoditas makanan yang berpengaruh adalah beras di mana pada Maret 2017 persentasenya di perkotaan dan di desa mencapai masing-masing 20,11% dan 26,46%. Posisi selanjutnya ditempati rokok yang masih menjadi perdebatan sebesar 11,79% dan 11,53% masing-masing di perkotaan dan di perdesaan, disusul oleh daging sapi dan telur ayam ras.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal mengungapkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan, meskipun secara persentase terhadap total penduduk menurun perlu menjadi evaluasi pemerintah, terutama bagi program-program pengentasan kemiskinan khususnya di perkotaan.

"Bukan hanya program yang terkait bantuan langsung seperti penyaluran beras tetapi juga peningkatan lapangan kerja dan income," kata Faisal kepada Bisnis.

Menurutnya, angka statistik tenaga kerja bisa saja menunjukan jumlah pengangguran berkurang. Namun, belum tentu pendapatan orang bekerja bertambah, apalagi bertambah lebih dari inflasi.

CORE melihat daya dongkrak kebijakan fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli terbukti masih rendah. "Ini perlu di evaluasi," paparnya.

Faisal mengatakan peningkatan efektivitas proyek pemerintah terutama pembangunan infrastruktur dalam menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, bagian dari paket kebijakan pemerintah di antaranya stimulus UMKM dan skema kemitraan usaha, termasuk kemitraan asing seharusnya menjadi perhatian.

Dari sisi moneter, dia menambahkan penyaluran kredit perbankan hingga saat ini masih harus terus didorong karena belum kuat. "Karena insentif yang ada membuat perbankan masih lebih bermain safe menaruh dana di BI daripada menyalurkan ke sektor riil," tegasnya. Oleh karena itu, BI seharusnya mampu menciptakan terobosan yang mencegah kecenderungan ini.

Sementara itu, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi kurang bagus cukup sulit. Satu-satunya, kebijakan yang bisa diambil adalah menahan harga agar daya beli masyarakat tetap stabil.

"Kalau bicara daya beli pertama harga dan pendapatan. Kalau harga turun, daya beli meningkat atau relatif tetap," ujar Lana. Sebaliknya, jika harga meningkat dan pendapatan masyarakat tetap atau turun, dia menuturkan masyarakat miskin akan semakin miskin ke depannya. Idealnya, pemerintah harus menjaga harga dan terus mengerek ekonomi.

Pada Ramadan dan Lebaran 2017, dia melihat upaya pemerintah mengawasi harga pangan cukup maksimal. Bahkan, dia menilai upaya pemerintah tersebut termasuk berhasil sejak tahun 2000. Kebijakan ini harus dilanjutkan, seraya pemerintah terus menjaga daya beli.

Beberapa waktu lalu, pemerintah meyakini dapat memenuhi target dalam APBN 2017 untuk menurunkan rasio gini dan kemiskinan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro optimistis jika tahun ini Pemerintah mampu mengurangi angka kemiskinan hingga berada di posisi 10,4%.

“Targetnya kan 10,6% tapi kayaknya bisa sampai 10,4%. Kita lihat kenyataan outlooknya bagus sekarang. Pokoknya Tahun ini jadi 10,4% dan tahun depan bisa nembus di bawah 10% targetnya. Yang penting kemiskinan tetap turun,” tutur Bambang di Kompleks Parlemen, Senin (12/6).

Kendati demikian, Bambang mengakui cukup berat bagi Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10%.

“Begini, semakin dekat 10% maka semakin susah turunnya, kerena yang 10% ini kategorinya sangat miskin. Butuh ekstra effort lebih untuk menaikan ini. Jadi dari 15% ke 12% lebih gampang daripada dari 12 ke 10%,” tuturnya.

Terkait gini rasio, Menteri PPN itu mengatakan jika sudah ada kemajuan untuk menurunkan gini ratio meski hanya 0,1.

“Sekarang kapan gini ratio turun. Dari 2011 itu naik terus gara gara komoditas. Baru sekarang mulai secara terorganisasi menurunkan gini ratio. Turun aja sudah prestasi karena itu aspeknya banyak enggak hanya mikirin orang miskinnya saja. Orang miskin dan kayanya harus di jaga,” tukasnya.

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya