PERPPU AKSES INFORMASI PERPAJAKAN : Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

Oleh: Dewi A. Zuhriyah & Arys Aditya 26 Juli 2017 | 02:00 WIB
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4)./Antara-Moch Asim

JAKARTA — Pemerintah berjanji segera mengintensifkan sosialisasi menyeluruh terhadap tata laksana Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1/2017 tentang Akses Informasi Perpajakan setelah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang.

Adapun DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap beleid ini pada Kamis (27/7). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dari pembicaraan tingkat pertama pada Senin (24/7) malam, Pemerintah mendapatkan sejumlah masukan yang akan ditindaklanjuti.

Masukan tersebut itu kemudian dilaporkan oleh Menkeu kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (25/7). Sri Mulyani mengatakan, masukan Parlemen utamanya menyasar pada penggunaan undang-undang itu oleh petugas pajak.

"DPR minta kami harus mensosialisasikan ke dalam, ke seluruh, jajaran staf di DJP supaya tidak serta merta, karena memiliki Perppu itu, mereka bisa datang ke wajib pajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau mengintimidasi wajib pajak," ujarnya.

Dia memaparkan pihaknya juga berkewajiban untuk menuntaskan seluruh perangkat aturan yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kerahasaiaan baik data maupun sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal itu, tuturnya, juga berlaku untuk Automatic Exchange of Information dengan negara-negara lain.

Sri Mulyani menjanjikan akan menyelesaikan juga tata tertib, seperti siapa saja yang memiliki akses, bagaimana petugas sikap dan bagaimana menjaga kerahasiaan.

Dia menyebutkan, Kemenkeu juga akan melihat kesesuaian dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini masih berada di DPR. Poin krusialnya, kata Sri Mulyani, adalah menutup potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.

"Banyak yang bertanya apakah saya harus lapor? Nggak, yang harus melaporkan adalah lembaga keuangannya dan ada rambu-rambunya untuk mengamankan itu. Kami akan sosialisasi ke lembaga jasa keuangan, perbankan, capital market dan juga pada masyarakat secara umum. Ini akan dilakukan dalam waktu dekat."

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi Pemerintah saat ini adalah reformasi fiskal dan reformasi struktural dimana hal itu tentunya berhubungan dengan aktifitas di sektor riil.

Menurut dia, dengan adanya Perppu tersebut memungkinkan dibangunnya reformasi fiskal khususnya perbaikan penerimaan negara ke depan. Apalagi penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia hanya 11% atau bahkan lebih rendah.

Adanya UU tentang AEoI ini juga diharapkan menjadi langkah Pemerintah untuk melanjutkan ke langkah -langkah berikutnya seperti revisi UU KUP, revisi UU PPh, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini adalah awal dari reformasi fiskal yang lebih maju lagi. Akan baik untuk kesehatan fiskal ke depan,” pungkasnya. Pada Senin malam Komisi XI telah menyepakati agar Perppu tentang AEoI bisa dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua atau menjadi Undang-Undang.

Komisi XI DPR memberikan sejumlah catatan diantaranya agar nantinya Perppu yang dibahas dan disahkan dalam bentuk UU ini memperhitungkan kepentingan jasa keuangan dan pembayar pajak dan pemerintah dapat menghitung efeknya agar tidak digunakan untuk ajang pengejaran dan mencari-cari kesalahan WNI wajib pajak di dalam negeri.

Tak hanya itu, catatan lain adalah pemberian sanksi berat bagi aparat pajak yang sengaja membocorkan data wajib pajak keluar di luar kepentingan perpajakan serta penggunaan perppu itu demi kepentingan nasional. (Dewi A. Zuhriyah/Arys Aditya)

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer