KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN : Dari Sidang Karhutla Hingga Apresiasi Singapura

Oleh: Samdysara Saragih, Arif Gunawan, Roni Yunianto 27 Juli 2017 | 02:00 WIB
Helikopter BNPB jenis MI-8 melakukan pengeboman air di atas areal hutan dan lahan yang terbakar di Desa Medang Kampai, Dumai, Riau, Selasa (9/8)./Antara

PT Waimusi Agroindah, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, menolak keabsahan metode penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran lahan versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KLHK menggugat Waimusi Agroindah (bukan Waimusi Agrojaya seperti diberitakan Bisnis, 18/7/2017) di Pengadilan Negeri Palembang atas kebakaran konsesi bergambut seluas 580 hektare (ha) di Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, yang terjadi pada Agustus—September 2015.

Perusahaan digugat dengan pendekatan tanggung jawab mutlak sehingga harus membayar ganti rugi sebesar Rp62,66 miliar dan biaya pemulihan ekologis Rp146,57 miliar kepada negara.

Dalam sidang lanjutan di PN Palembang, Rabu (26/7/2017), pihak tergugat menolak keabsahan Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur, Institut Pertanian Bogor (IPB), yang digandeng KLHK untuk menghitung kerugian kebakaran lahan Waimusi Agroindah.

Tergugat menghadirkan dua saksi ahli yakni staf pengajar Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan IPB Yanto Santosa dan staf pengajar Departemen Ilmu Tanah IPB Basuki Sumawinata. “Lab tersebut belum terakreditasi di KAN [Komite Akreditasi Nasional] dan belum teregistrasi di KLHK. Secara yuridis formal tidak ada,” kata Yanto Santosa dalam sidang di PN Palembang, Rabu (26/7).

Guru Besar Ekologi Kuantitatif IPB ini menambahkan laboratorium tersebut hanya mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Namun, akreditasi itu satu paket dengan sertifikasi Departemen Silvikultur IPB.

Menurut Yanto, hasil uji Laboratorium Karhutla IPB hanya sah digunakan untuk kegiatan akademik. Sebaliknya, pengujian lab terkait dengan sampel dan perhitungan kerugian kebakaran lahan tidak memenuhi syarat formal. Sementara itu, Basuki Sumawinata mengungkapkan selama ini laboratorium-laboratorium di IPB dapat mengurus akreditasi selain dari BAN-PT.

Dia mencontohkan Laboratorium Pelayanan Tanah, Departemen Ilmu Tanah, yang sudah diakui oleh KAN sehingga bisa dipakai untuk memenuhi standar perdagangan.

Menanggapi pernyataan saksi, Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Nur Widiasmoro menganggap akreditasi BAN-PT yang digenggam Laboratorium Karhutla IPP sudah memadai.

Dari pengumpulan bukti lapangan, KLHK menyimpulkan kebakaran di konsesi Waimusi Agroindah bertujuan untuk membuka lahan baru (land clearing) buat menanam kelapa sawit. “Tapi mereka menolak dan mengatakan sumber api berasal dari ladang masyarakat yang meloncat ke kebun mereka,” ujarnya.

PERTANYAKAN KOMPETENSI

Sementara itu, Yanto Santosa mengakui telah meneliti lokasi kebakaran atas permintaan tergugat. Dalam laporannya, dia menyebutkan sumber api berasal dari areal perladangan warga di Sepucuk, OKI, dan tidak menemukan unsur kesengajaan dan kelalaian perusahaan. Kebakaran saat itu turut diperparah cuara kering akibat fenomena El Nino.

Namun, Anggota Majelis Hakim PN Palembang Joko Sungkowo mempertanyakan kesimpulan saksi ahli lantaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Menurut hakim, seorang guru besar harus obyektif dalam menilai suatu permasalahan.

Menjawab hal tersebut, Yanto membenarkan bahwa kepakarannya di bidang konservasi satwa dan tanaman, bukan ahli kebakaran lahan. Dia berdalih kesimpulan tersebut dibuat karena menganggap gugatan KLHK atas Waimusi Agroindah dan sejumlah perusahaan lainnya tidak logis.

“Saya sayangkan semua tuntutan KLHK tak ada hubungan dengan asap, yang ada cuma kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Pekan depan, sidang masih dilanjutkan dengan agenda mendengarkan kesaksian ahli dari pihak tergugat. Majelis Hakim PN Palembang harus membacakan vonis paling lambat pada Agustus atau lima bulan setelah tahap mediasi perkara perdata.

Dalam perkembangan lain, jika selama ini kebakaran yang menimbulkan kabut asap kerap menuai kecaman dari negeri jiran. Kini Singapura justru mengapresiasi Satgas Karhutla di Riau. Pemerintah Singapura memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau khususnya Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau yang berhasil menjaga wilayah itu dari kejadian kebakaran dan kabut asap.

Menteri Luar Negeri Singapura Muhammad Maliki bin Usman mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla Provinsi Riau itu saat menjumpai Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Andi, sapaan gubernur, mengatakan beberapa agenda pembahasan di pertemuan itu di antaranya adalah kerja sama antara Pemprov Riau dengan Singapura terutama dalam pencegahan karhutla.

"Mencegah dan mengatasi karhutla ini kan tantangannya sangat berat. Namun dengan kerja sama yang baik, Alhamdulillah Riau dapat mengatasinya. Makanya pihak Singapura mengapresiasi dan menawarkan sejumlah kerja sama, antara lain dukungan helikopter atau drone," katanya.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer