Menyacu Penyaluran Kredit Bisnis Kesehatan

Oleh: Ropesta Sitorus 01 Agustus 2017 | 12:01 WIB
Pekerja menjemur kain kasa di sebuah industri pembuatan kain kasa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (24/2)./Antara-Harviyan Perdana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Dari 18 kategori lapangan usaha yang terekam dalam Statistik Perbankan Indonesia, penyaluran kredit masih didominasi bidang usaha industri pengolahan; perdagangan besar dan kecil; bidang pertanian, perburuan dan kehutanan; konstruksi dan real estate.

Beberapa bidang lainnya cenderung mendapatkan eksposur pembiayaan yang lebih rendah. Sebagai contoh, kredit untuk bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Dari Rp4.386,03 triliun kredit perbankan umum yang disalurkan kepada pihak ketiga pada April 2017, yang mengalir ke jasa kesehatan dan kegiatan sosial hanya sebesar Rp16,831 triliun atau sebesar 3,8%.

Angka tersebut dinilai masih sangat kecil. Padahal, dari sudut pandang bankir, sektor jasa kesehatan sebenarnya sangat potensial. Hal ini mengingat jasa kesehatan adalah kebutuhan dasar semua orang. 

Menurut Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk. Mikrowa Kirana, selama ini Bukopin telah berikan kredit kepada rumah sakit baik yang kelas atas maupun menengah bawah seperti klinik dan rumah sakit di daerah.

Akan tetapi, kredit komersial ke bidang kesehatan yang disalurkan Bukopin masih relatif rendah yakni berkisar 10% dari total portofolio kredit yang mencapai Rp72,3 triliun pada kuartal I/2017.

"Di Indonesia antara supply dan demand masih ada peluang besar ke depan. Rumah sakit masih perlu cukup banyak temlat tidur untuk memenuhi demand," katanya, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Mikrowa, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Bukopin untuk sektor kesehatan tidak terlalu tinggi. Dari sisi kualitas, pembiayaan ke bidang kesehatan cenderung rendah seperti halnya ke bidang pendidikan, yakni di bawah posisi 1%.

GANDENG BPJS KESEHATAN 

Guna meningkatkan ekspansi kredit dalam sektor kesehatan, perbankan pun menempuh berbagai strategi. Salah satunya strategi supply chain financing (SCF) lewat kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diteken pekan lalu.

Secara singkat, kerja sama tersebut berupa pemberian pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan (faskes). Skemanya, BPJS Kesehatan akan mengonfirmasi data-data Faskes yang mengajukan permohonan pembayaran tagihan kepada Bukopin.

Pembiayaan tagihan faskes mitra BPJS Kesehatan atau supply chain financing ini merupakan pembiayaan oleh bank kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Skema ini dipandang menguntungkan bagi semua pihak. Rumah sakit dan klinik mitra BPJS Kesehatan diuntungkan karena lebih mudah mendapat cash flow untuk modal kerja. Sedangkan BPJS Kesehatan akan diuntungkan dari segi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun, perbankan akan diuntungkan dalam hal ekspansi pembiayaan dengan risiko kredit yang lebih terjaga. Selain itu, anggota BPJS Kesehatan yang berjumlah sekitar 180 juta orang dapat menambah potensi database nasabah simpanan.

"Bagi Bukopin, kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini adalah peluang untuk masuk dalam potensi industri kesehatan. Mitra-mitra BPJS Kesehatan bisa jadi nasabah-nasabah baru yang dapat kami berikan produk Bukopin, baik yang terkait kesehatanmaupun cash management."

Selain dengan Bukopin, skema kerja sama pembiayaan tagihan faskes ini juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan sejumlah bank pelat merah lainnya, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"BNI ada kerjasama dengan BPJS kesehatan untuk menggarap value chainnya," kata Putrama Wahju Setyawan, Direktur Bisnis Menengah BNI.

Model bisnis yang diterapkan oleh BNI juga tak jauh berbeda dengan Bukopin yakni menyediakan pembiayaan untuk tagihan faskes yang bekerjasama dengan BPJS.

Kendati belum dapat memerinci dampak kerja sama tersebut terhadap penambahan pembiayaan, Putrama berharap ke depan eksposur kredit BNI ke sektor jasa kesehatan semakin bertumbuh.

Sampai Juni 2017, portofolio kredit BNI untuk sektor ekonomi terkait kesehatan mencapai Rp1,1 triliun. "Growthnya 8% dibandingkan periode Juni 2016, sedangkan share terhadap total kredit hanya 0,3%," ujarnya.

Secara terpisah, Senior Vice President Credit Portfolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Setiyo Wibowo juga menyatakan hal senada. Menurutnya, secara tidak langsung, kerja sama pembiayaan Faskes dengan BPJS Kesehatan mengerek portofolio pembiayaan BMRI untuk sektor kesehatan.

"Sektor kesehatan prospeknya masih menarik terutama di industri farmasi, eksposure BMRI di industri farmasi sekitar Rp2 triliun. Sedangkan di jasa kesehatan seperti rumah sakit, klinik, eksposure kami sekitar Rp1,2 triliun," katanya.

Adapun, terkait kualitas kredit, menurut Setiyo, tingkat NPLnya masih cukup tinggi. Untuk industri farmasi sendiri, NPL per Juni sekitar 5%, sedangkan untuk jasa kesehatan seperti rumah sakit, klinik, rasio NPL mencapai 11% yang disumbang oleh satu debitur dengan kredit bermasalah.

"Tetapi NPL 11% itu tidak mencerminkan kualitas industrinya, hanya karena impact satu nasabah saja yang belum dapat kami ekspose," ujarnya. 

Editor: Farodlilah Muqoddam

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer