PP HARTA BERSIH SEBAGAI PENGHASILAN : Pemeriksaan Belum Bergulir

Oleh: Edi Suwiknyo 04 Agustus 2017 | 02:00 WIB
Karyawan menjelaskan kepada wajib pajak di gerai konsultasi amnesti pajak, di Jakarta, Jumat (02/12/2016)./JIBI-Endang Muchtar

JAKARTA – Langkah extra effort untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah implementasi tax amnesty belum berjalan normal. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan harta bersih sebagai penghasilan menjadi salah satu pengganjal.

Ditjen Pajak hingga kini belu melakukan pemeriksaan. Otoritas pajak menanti regulasi yang rencananya akan mengatur soal aturan main implementasi Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Belum ada pemeriksaan, kami hanya melakukan imbauan terhadap wajib pajak yang belum ikut pengampunan pajak," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Selatan 1 Sakli Anggoro kepada Bisnis di Jakarta, kemarin.

Sakli menambahkan, PP tersebut sangat dibutuhkan oleh petugas pajak karena keberadaan aturan itu akan memperjelas definisi harta yang bisa dianggap sebagai penghasilan. Apabila PP tersebut terbit, ujarnya, pihaknya mempunyai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tak ikut tax amnesty.

Kendati demikian, dia mengakui keputusan untuk menerbitkan PP tersebut sepenuhnya kewenangan institusi lain, Ditjen Pajak hanya akan menunggu dan berharap supaya regulasi baru tersebut segera diterbitkan.

"Kami masih menunggu karena aturan itu bukan kewenangan kami. Namun aturan itu akan memperjelas dan memudahkan kami [dalam pemeriksaan]," ujar Sakli.

Adapun PP mengenai harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan tersebut dikabarkan sudah berada di tangan Sekretariat Negara. Meskipun pengampunan pajak sudah berakhir akhir Maret 2017, PP tersebut tak kunjung terbit.

Otoritas pajak acapkali mengklaim telah mengidentifikasi wajib pajak tak patuh dan siap untuk memeriksanya. Ditjen Pajak juga telah membagi sasaran yang bakal menjadi obyek pemeriksaan.

Adapun merujuk draf rancangan PP, aturan itu menjelaskan tentang kategori harta yang bisa dianggap sebagai penghasilan. Harta bersih yang dianggap penghasilan mencakup harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan yang diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016, harta bersih yang kurang diungkapkan dalam surat keterangan, hingga harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Pajak Penghasilan.

Pada rapat pembahasan 16 Mei, harta tersebut bisa dikategorikan sebagai penghasilan asalkan harta terdapat kewajiban perpajakan yang seharusnya terutang sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum sepenuhnya diselesaikan wajib pajak.

Beberapa waktu lalu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji menyatakan kendati PP tersebut memang belum disahkan, proses extra effort untuk mengejar penerimaan pajak tetap dilakukan.

Otoritas pajak, kata dia, menerapkan dua kategori wajib pajak yang akan menjadi sasaran extra effort. Kategori pertama adalah mereka yang tidak mengikuti implementasi pengampunan pajak, sedangkan yang kedua adalah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak.

Sejauh ini ada sekitar 5.000 – an wajib pajak yang tak patuh sudah diperiksa Ditjen Pajak. Beberapa wajib pajak diketahui merupakan orang-orang yang dikenal publik, meski pengampunan pajak berakhir mereka tidak membayar pajak.

Terkait tak kunjung terbitnya PP turunan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, menurut Angin, yang paling penting adalah data sudah diepegang oleh otoritas pajak. Namun begitu PP tersebut terbit, mereka akan langsung memeriksa dan menindak wajib pajak yang diindikasikan tak patuh sesuai dengan regulasi baru tersebut. (Edi Suwiknyo)

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer