HARTA BERSIH : Tarik Ulur Bikin Peraturan Pemerintah Mulur

Oleh: Edi Suwiknyo 07 Agustus 2017 | 02:00 WIB
Statistik amnesti pajak

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Pasal 18 UU No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak. PP itu konon akan memperjelas status harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan sekaligus menjadi senjata baru bagi otoritas pajak pasca berakhirnya tax amnesty.

Meski telah digembar-gemborkan sejak Maret, PP itu seolah 'malu' diterbitkan, padahal aturan itu telah ditunggu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar extra effort termasuk memeriksa wajib pajak yang tak berpartisipasi dalam amnesti pajak.

Pekan lalu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 Sakli Anggoro mengeluhkan lambannya penerbitan PP tersebut. Apalagi, posisi PP itu sangat strategis, selain mempertegas definisi harta yang bisa dianggap penghasilan, aturan itu juga mempermudah pemeriksaan terhadap WP tak patuh. Gampangnya, tanpa PP pemeriksaan belum bisa berjalan.

Usut punya usut, lambannya penerbitan PP itu ditengarai terkendala lantaran tarik ulur kepentingan soal beberapa substansi dalam aturan tersebut. Informasi yang dihimpun Bisnis menyebutkan, masing-masing pihak tak juga mencapai kata sepakat soal poin krusial dalam Rancangan PP tersebut.

Adapun dua poin yang ditengarai sebagai pangkal persolan yakni soal kategorisasi harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan dan harta warisan atau hibah sebagai harta bersih yang bakal dianggap sebagai penghasilan.

Kasak kusuk soal tarik ulur kepentingan di kedua poin itu terkonfirmasi melalui perubahan draf rancangan PP tersebut. Dalam draf rancangan PP yang diterima Bisnis, pembahasan PP tersebut sudah dilakukan sejak Maret lalu.

Draf PP tertanggal 22 Maret 2017, misalnya, menyebutkan bahwa kategori harta yang dianggap penghasilan mencakup harta bersih tambahan sesuai Pasal 13 ayat 4 UU Pengampunan Pajak, harta bersih yang kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), serta harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPH.

Poin itu mendapat sorotan dari Sekretariat Negara pada saat rapat pembahasan 16 Mei 2017. Saat itu Setneg memberi catatan berwarna merah yang intinya, ketiga poin itu bisa diterapkan sepanjang harta bersih terdapat kewajiban perpajakan yang seharusnya terutang sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau sepenuhnya diselesaikan WP.

Pernyataan itu secara tidak langsung mengoreksi keterangan DJP yang selalu menegaskan apabila menemukan harta yang tak dilaporkan atau dilaporkan tetapi hanya sebagian, maka mereka akan menganggapnya sebagai penghasilan, sehingga atas penghasilan tersebut, sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak bakal dikenakan kenaikan senilai 200%.

Perubahan lainnya saat rapat Mei lalu adalah posisi harta bersih yang dikecualikan sebagai penghasilan. Draf PP bulan Maret menyebutkan, jenis harta yang dikecualikan mencakup harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh WP orang pribadi milik orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan sampai jumlah tertentu (di bawah PTKP).

Pengecualian itu juga mencakup harta warisan atau hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Hanya saja, jenis harta itu bisa dikecualikan apabila sudah dilaporkan dalam SPT PPh pewaris atau diterima ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Rp54 juta setahun.

Pada pembahasan 16 Mei, perubahan kembali dilakukan, jika pada Maret poin soal orang yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), harta warisan atau hibah dikecualikan dari kategorisasi penghasilan, dalam draf RPP 16 Mei, pengecualian tersebut tak jadi diterapkan.

Otoritas Pajak sampai saat ini belum memberi tanggapan soal kabar tarik ulur kepentingan tersebut. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP hanya meminta menunggu sampai dengan PP tersebut benar-benar diterbitkan.

Dalam keterangan resmi pertengahan Juli lalu mereka mengakui ada beberapa hal yang masih perlu dibahas terkait RPP tersebut. Pun demikian, otoritas pajak menyatakan setelah PP itu terbit, maka langkah penegakan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak bakal langsung dikebut.

//Tak Perlu

Meskipun masih menyisakan soal dugaan pertarungan kepentingan dibalik rencana penerbitan PP tersebut, pemerintah dinilai tak perlu mengecualikan jenis harta dalam implementasi penegakan hukum pasca tax amnesty.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonsia Taxation Analysis mengatakan, konsekuensi UU No.11/2016 harus ditegakan. Apalagi WP sudah diberikan kesempatan selama 9 bulan, ada sosialisasi, dan wajib pajak yang ikut TA pun telah mendeklarasikan harta serta membayar uang tebusan.

"Maka demi keadilan, tak perlu ada pengecualian atas jenis harta ini. Yang perlu dipertimbangkan adalah harta warisan/hibah yang diterima/dimiliki orang yang tidak mempunyai penghasilan/di bawah PTKP dan paling penting dapat dibuktikan," kata Prastowo.

Dia telah memprediksi implementasi penegakan hukum bakal menarik perhatian banyak pihak. Persoalan tarik ulur pembahasan PP itu juga tak lepas dari kehebohan penegakan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Menurutnya banyak masyarakat yang tak tahu dan praktis bakal mudah dipolitisasi.

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer