PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN : Pengusaha Sawit Libatkan 350 Desa

Oleh: Arif Gunawan & Samdysara Saragih 12 Agustus 2017 | 02:00 WIB
Helikopter MI-17 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut dari udara (water bombing) di Desa Lebak Deling, Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (3/8)./ANTARA-Nova Wahyudi

PEKANBARU — Pengusaha kelapa sawit melibatkan sebanyak 350 desa yang tersebar di Tanah Air untuk ikut serta mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan tahun ini belum ada lahan perusahaan anggotanya yang terbakar.

"Kami terus menjaga kebun dan lahan dari karhutla, tahun ini belum ada anggota Gapki yang kebunnya terbakar, dan perusahaan juga menggandeng desa, sudah sebanyak 350 desa dan akan terus bertambah," katanya seusai membuka seminar nasional dan Pelantikan Pengurus Gapki Riau, Jumat (11/8).

Pelibatan perangkat desa dalam mengantisipasi karhutla ini dilakukan oleh sejumlah perusahaan sawit dengan berbagai sebutan program seperti desa bebas api, atau desa makmur peduli api, dan lainnya.

Joko mengatakan pihaknya sudah meminta kepada semua anggota Gapki untuk melakukan langkah siaga karhutla saat musim kemarau ini.

Selain menjaga konsesi sendiri, pengusaha juga harus menjaga wilayah sekitar konsesi karena rentan terkena cipratan api kiriman bila terjadi karhutla.

Tindakan itu perlu diambil mengingat bila kebakaran di sekitar konsesi yang berujung pada terbakarnya lahan perusahaan, manajemen akan dianggap lalai dan diproses hukum.

"Karena itulah kami terus mendorong anggota supaya berperan aktif dan menjalin kerja sama baik ke semua pihak seperti pemda, TNI Polri, hingga aparatur desa dengan program pencegahan karhutla dan masyarakat peduli api," katanya.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rach­man mengapresiasi langkah Gapki dalam mendorong peran perusahaan mencegah karhutla.

Meski demikian, upaya itu harus terus berjalan sesuai rencana aksi pencegahan karhutla yang telah dirumuskan bersama di tingkat daerah.

"Perusahaan harus menjalankan langkah pencegahan karhutla, sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan, karena masalahnya belum selesai. Saya sudah keliling pakai helikopter dan masih ada yang terbakar," katanya.

Pemprov, kata Andi, sapaan gubernur, tidak henti-hentinya mengingatkan agar semua pihak waspada dengan masalah karhutla khususnya pada musim kemarau.

Hal ini disebabkan masih ditemukan titik api dan kebakaran lahan di Riau, dan pelakunya mungkin orang pribadi, atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan di kawasan hutan.

Perusahaan juga diminta melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua wilayah konsesi perkebunannya.

"Karena kalau terjadi kebakaran, penegakan hukum akan terus berjalan tanpa melihat siapa pelakunya, pribadi ataupun perusahaan," katanya.

Riau saat ini masih berstatus siaga darurat karhutla sampai 30 November mendatang, setelah diperpanjang dari periode sebelumnya sejak awal tahun ini.

Sebelumnya, di Palembang, kalangan akademisi melontarkan usulan kepada pemerintah agar membentuk tim berisi ahli valuasi ekonomi untuk menghitung nilai kerugian maupun biaya pemulihan kebakaran hutan dan lahan konsesi.

Kepala Laboratorium Pengaruh Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Omo Rusdiana menilai tidak tepat jika hanya ahli kebakaran hutan yang mengalkulasi nilai kerugian kebakaran. Menurut dia, nilai kerugian juga mencakup banyak variabel seperti ekologi, sosial, tanah sehingga perlu diagregasi nominalnya secara ekonomi.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer