Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bangun PLBN, Pemerintah Benahi Beranda Depan Indonesia

Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur yang dijalankan bersama bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, tetapi juga untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah pinggiran, pulau terdepan maupun wilayah perbatasan.
Warga melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka, NTT, Jumat (5/5)./Antara-Hafidz Mubarak A
Warga melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka, NTT, Jumat (5/5)./Antara-Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur yang dijalankan bersama bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, tetapi juga untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah pinggiran, pulau terdepan maupun wilayah perbatasan.

Hal itu terwujud salah satunya melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah kawasan seperti Motaain dan Motamasin di NTT, Skouw di Papua, Entikong, Aruk dan Nanga Badau di Kalimantan Barat.

"PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh negeri," ujarnya dalam pidato kenegaraan, Rabu (16/08).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, anggaran 2016 yang dialokasikan untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara ini mencapai Rp785,51 miliar. Adapun ketujuh lokasi PLBN tersebut antara lain Entikong, Aruk, Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Barat, dan Skouw di Jayapura.

Adapun pada tahun  ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung kawasan perbatasan dengan kotrak multiyears 2017-2018. Pekerjaannya berupa pembangunan perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan,  rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah juga meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp60 triliun pada 2017. Dengan dana desa ini, pemerintah mendorong  percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper