Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Pangkas Ketimpangan

Oleh: Edi Suwiknyo 18 Agustus 2017 | 23:42 WIB
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani/Antara-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya melindungi kelompok masyarakat lemah dilakukan pemerintah dengan menambah alokasi anggaran buat Kementerian Sosial (Kemensos).

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan penambahan anggaran tersebut disebabkan kenaikan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta ke 10 juta dan pemberian beras sejahtera (rastra).

"PKH dan rastra subsidi itu anggarannya ke Kemensos. Nanti mereka melihat dalam bentuk Pemutakhiran Basis Data Terpadu, berapa yang bisa disalurkan dalam bentuk beras," kata Askolani pada Jumat (18/8/2017).

Askolani menuturkan upaya mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan menjadi salah satu strategi yang bakal diambil. Harapannya, setelah kebijakan tersebut diterapkan, angka gini ratio serta daya beli masyarakat bisa lebih baik. "Tidak ada skema lain, subsidi lain tetap," ungkapnya.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 2018 dipatok 5,4% atau lebih optimis dibandingkan target  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yang hanya 5,2%.

Berdasarkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, optimisme tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan  domestik yang didorong oleh investasi dan ekspor.

Soal investasi, pemerintah masih berharap tuah implementasi pengampunan pajak yang berakhir Maret lalu bisa menggenjot investasi di sektor rill. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di berbagai daerah mampu menaikkan daya saing dan perbaikan konektivitas.

Sementara itu, perbaikan ekonomi global yang implikasinya memengaruhi permintaan negara-negara mitra dagang utama juga diharapkan menambah kinerja ekspor nonmigas. Sedangkan dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga tetap akan stabil dengan ditopang inflasi yang rendah.

Kelanjutan kebijakan efisiensi belanja yang bakal ditempuh pemerintah pada 2018 juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja pemerintah.

Adapun, asumsi dasar makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN 2018 terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah Rp13.500, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak mentah Indonesia US$48 per barel, lifting minyak sebesar 800.000 ribu barel perhari, dan lifting gas 1,2 juta barel per hari.

Editor: M. Syahran W. Lubis

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer