INFORMASI KEUANGAN : Langkah Lanjutan Keterbukaan Informasi

Oleh: Liberti Pandiangan, Kepala Bidang P2 Humas, Kanwil DJP Jakarta Timur 28 Agustus 2017 | 02:00 WIB
Wajib pajak antre di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

KTT G20 di Hamburg, Jerman beberapa waktu lalu menjadi tahapan penting bagi negara-negara anggota kelomok tersebut, termasuk Indonesia, untuk implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information, AEoI).

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melaporkan kepada G20 yakni negara yang tidak koperatif (non-cooperative jurisdictions) ikut AEoI.

Pengertian tidak koperatif adalah bila negara dimaksud tidak mampu memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam AEoI. Di antaranya, adanya legislasi domestik dan sarana yang dibutuhkan guna mendukung proses AEoI. Konsekuensinya, negara tersebut dikategorikan sebagai negara gagal memenuhi komitmen AEoI.

Selain Indonesia, ada 50 negara atau yurisdiksi berkomitmen ikut AEoI di bacth kedua yang menerapkan AEoI pada 2018. Di antaranya Andorra, Australia, Bahamas, Brunei Darussalam, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Panama, Singapura dan juga Swiss.

Pada 2016 lalu, di batch pertama juga ada 50 negara atau yuridiksi di antaranya British Virgin, Cayman Islands, Prancis, Jerman, Spanyol dan juga Inggris.

Dalam KTT G20 lalu, Indonesia telah memenuhi syarat AEoI. Telah terbit legislasi (perangkat hukum) domestik primer yaitu Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada awal Mei lalu.

Selain itu diperkuat perangkat hukum sekunder yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.70/2017 jo 73/2017 pada 31 Mei lalu, sehingga syarat harus terbit sebelum batas waktu 30 Juni terpenuhi.

Demikian juga sistem informasi untuk mendukung akses informasi secara otomatis bersama dengan lembaga keuangan telah dibangun.

Keikutsertaan dalam AEoI sangat penting mengingat besarnya dana milik masyarakat Indonesia di luar negeri. Data The Boston Consulting Group (BCG) Global Wealth menunjukkan bahwa pada 2016 ada dana setara Rp137.000 triliun milik orang kaya dan perusahaan dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, disimpan di berbagai negara dan negara suaka pajak (tax haven country) yang dianggap aman di antaranya dari pengenaan pajak.

Rinciannya, sekitar US$2,4 triliun disimpan di Swiss, US$2 triliun di Hong Kong dan Singapura, US$1,3 triliun di Karibia dan Panama, dan juga US$1,1 triliun di Channel Islands dan Dublin. Bila dana milik masyarakat Indonesia yang ada di negara tujuan simpanan tersebut dapat ditarik melalui AEoI, tentu potensi penerimaan pajak yang besar bagi APBN.

Indonesia sejak awal telah berkomitmen untuk ikut dalam AEoI. Ini ditunjukkan keikutsertaan kita dalam berbagai forum internasional, yaitu April 2009 dalam KTT G20 di London saat dideklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

Lalu September 2009, Indonesia bergabung sebagai salah satu anggota Global Forum on Transparancy and Exchange of Information for Tax Purpose. Pada November 2011, pemerintah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assisstance in Tax Matters (MAC). Pada September 2013 dalam KTT G20 di Saint Petersburg mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar pelaporan pelaksanaan AEoI.

Selanjutnya November 2014 dalam KTT G20 di Brisbane, dideklarasikan komitmen mengimplementasikan AEoI secara resiprokal berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) mulai 2017 atau 2018. Kemudian Juni 2015, pemerintah Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), yang dalam butir F mencantumkan komitmen Indonesia mengimplementasikan AEoI pada September 2018.

Sebelum penerapan AEoI (2018), pemerintah telah memberikan kesempatan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada masyarakat tahun 2016-2017 sebagai mediasi. Pengampunan pajak diperoleh masyarakat yang mau mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan selama ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, dan membayar uang tebusan dengan tarif rendah yaitu 2%, 3% dan 5% sesuai periodenya.

Hasilnya, sekitar Rp4.881 triliun harta dideklarasikan dan sekitar Rp1.036,7 triliun (25%) berada di luar negeri. Jumlah ini tentu masih jauh dibawah informasi yang beredar selama ini yang diperkirakan ada sekitar Rp5.000 triliun di luar negeri.

TAK PERLU KHAWATIR

Melalui program AEoI, dari 100 negara yang telah berkomitmen maka masing-masing negara akan memperoleh informasi keuangan masyarakatnya yang disimpan di negara lain secara timbal balik. Misalnya, masyarakat Indonesia yang menyimpan uangnya di Hong Kong maka otoritas Hong Kong akan memberikan informasi keuangan tersebut secara otomatis kepada Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia. Demikian juga sebaliknya.

Ada kekhwatiran yang muncul, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya baik di dalam negeri (domestik) maupun di luar negeri. Sebenarnya tidak perlu khawatir, karena secara ketentuan telah tersedia solusinya.

Pertama, akses informasi keuangan dengan Perppu No.1/2017 hanya untuk kepentingan perpajakan, tidak untuk kepentingan lain yang sama halnya dengan pengampunan pajak. Kedua, pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah sesuai ketentuan UU Perpajakan dan perpajakan internasional. Ketiga, hanya pejabat tertentu yang ditentukan di Ditjen Pajak yang mendapatkan akses informasi. Bagi yang membocorkan dikenakan sanksi pidana.

Keempat, tidak semua data nasabah yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan ke Ditjen Pajak, karena ada batasan (threshold) yaitu di atas Rp 1 miliar.

Kelima, sepanjang dana nasabah dan penghasilan yang menjadi sumbernya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, tidak ada masalah lagi. Keenam, masyarakat yang telah ikut pengampunan pajak, jika seluruh hartanya telah dideklarasikan maka tidak ada masalah lagi.

Ketujuh, bagi yang tidak ikut pengampunan pajak dan belum melaporkan saldo rekening dengan benar dalam SPT Tahunan PPh, masih dapat melakukan pembetulan SPT. Dan kedelapan, bagi yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh, dapat menyampaikannya dengan mencantumkan saldo rekening yang dimiliki.

Untuk itu, mari kita sambut era baru perpajakan agar pembangunan nasional dapat optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer