JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa penambahan anggaran bantuan untuk partai politik akan dilaksanakan setelah adanya revisi Peraturan Pemerintah. Kajian yang dilakukan memperhatikan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
M.G. Noviarizal Fernandez & Rio Sandy Pradana 
