SINGLE SUBMISSION : Paket Kebijakan XVI Terbit Kamis

Oleh: Arys Aditya 31 Agustus 2017 | 02:00 WIB

JAKARTA—Pemerintah berencana menerbitkan Paket Kebijakan XVI mengenai single submission yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi pada Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri (EBA) JSMR atas Pendapatan Tol Jagorawi di Bursa Efek Indonesia Kamis (31/8).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan rencana pengumuman tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden, tuturnya, akan meluncurkan paket di hadapan pelaku bisnis dalam momentum Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri (EBA) JSMR atas Pendapatan Tol Jagorawi di Bursa Efek Indonesia.

“Paketnya mau diumumkan besok. Mungkin nggak di sini [istana] barangkali. Karena besok ada acara di bursa efek, Presiden akan memimpin di sana, beliau akan mulai menjelaskan dan saya akan share perinciannya mungkin setelah acara itu,” kata Darmin seusai menghadap Presiden di Jakarta, Rabu (30/8).

Dia menambahkan, Presiden akan mengemukakan paket tersebut secara garis besar, sementara dirinya akan menjelaskan detail dari paket tersebut. Menko Perekonomian mengonfirmasi bahwa paket tersebut membahas mengenai unit khusus single submission. “Ya itu dia. Ya nanti lah, besok lah.”

Rencana penerbitan Paket Kebijakan XVI dilontarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong (Bisnis, 30/8). Dia mengungkapkan Pemerintah akan mengambil satu lagi kebijakan untuk mempermudah pelaksanaan dan realisasi investasi bertajuk single submission.

Kebijakan ini, tuturnya, ditujukan untuk memastikan agar penanaman modal raksasa tidak mengalami kendala birokrasi dan regulasi. Thomas menyebutkan kebijakan ini mulai diimplementasikan pada awal tahun depan dengan terbentuknya unit khusus single submission.

Berdasarkan catatannya, saat ini 1% realisasi investasi terbesar di Indonesia memiliki nilai sekitar 70% dari total investasi nasional. Untuk itu, dia menuturkan proyek-proyek raksasa ini perlu dikawal.

"Jadi 1% terbesar kita itu kan kita mungkin 200-300 proyek, itu harus diberikan identitas khusus, prioritas khusus untuk dikawal di semua kementerian dan lembaga," kata Thomas usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/8/2017).

Kepala BKPM itu melanjutkan single submission merupakan entitas yang berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "PTSP tetap harus diperkuat dan diperluas. jadi harus ada pengembangan PTSP yang semakin menarik. Tapi ini agak berbeda. Kalau PTSP itu kan pelayanan, kalau single submission ini pengawalan."

Selain itu, BKPM juga melakukan reorientasi dan restrukturisasi organisasi menyusul masih rendahnya rasio antara realisasi investasi dan komitmen investasi yang masih sangat rendah.

Thomas mengatakan bahwa reorientasi dan restrukturasi yang dilakukan oleh BKPM merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai keluhan investor saat ini terhadap carut marutnya pelayanan investasi di daerah.

“Ada yang sudah sangat baik sekali, namun banyak yang masih menggunakan paradigma kuno. Akhirnya, mereka menjadi bagian dari masalah dan menghambat realisasi investasi,” ujarnya seusai pelantikan pejabat Eselon II BKPM sebagai bagian dari Reorientasi dan Restrukturasi BKPM, Jakarta, Selasa (29/8).

Reorientasi organisasi tersebut di antaranya Kedeputian Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang sebelumnya fokus pada kegiatan kerja sama luar negeri diubah menjadi kegiatan kerjasama di dalam negeri khususnya daerah. Reorientasi tersebut berdampak pada perlunya restrukturasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Menurut Thomas, dengan reorientasi dan restrukturasi itu diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi di daerah serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah ada di PTSP Pusat.

“Apalagi investasi menjadi satu-satunya motor yang dapat diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,”ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BKPM periode 2015 hingga semester I 2017 tercatat dari rencana investasi sebesar Rp4.837 triliun baru Rp1.494 triliun atau 30,9% yang kemudian dapat direalisasikan.

Salah satu kendala yang diidentifikasi oleh BKPM adalah terkait beragamnya perizinan di daerah yang menghambat realisasi. “Jadi perlu standarisasi perizinan-perizinan yang dikeluarkan di daerah,”katanya. (Arys Aditya)

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer