DAYA SAING EKSPOR: Percepat Negosiasi Dagang

Oleh: M. Nurhadi Pratomo, Azizah Nur Alfi, & Maria Y. Benyamin 11 September 2017 | 02:00 WIB
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4)./Antara-Muhammad Adimaja

JAKARTA – Produk ekspor Indonesia di negara tujuan terancam kehilangan daya saing. Minimnya skema kerja sama perdagangan dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing produk nasional.n

Oleh karena itu, pelaku usaha mendorong pemerintah agar agresif membuka perjanjian perdagangan secara bilateral dengan negara terkait agar Indonesia tidak kehilangan pasar, di tengah semakin kompetitifnya pasar internasional.

Perjanjian perdagangan yang dimaksud bisa berupa Free Trade Agreement (FTA), Comperehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA), dan Preferential Trade Agreement (PTA)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai Indonesia lambat dalam menyelesaikan perundingan perdagangan internasional. Hal itu dinilainya akibat koordinasi yang lambat antarlembaga pemerintahan.

“Koordinasi di internal kita kadang-kadang suka beda antar-kementerian. Selain itu, kita gak firm maunya apa,” ujarnya, Minggu (10/9).

Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, mengakui adanya penurunan daya saing komoditas nasional di negara tujuan ekspor akibat minimnya skema perjanjian kerja sama bilateral, kurangnya investasi, dan kurangnya inovasi atau adaptasi teknologi.

Kondisi ini kian diperparah lagi dengan reformasi di dalam negeri yang berjalan lambat dan tidak stabil, terutama dalam hal konsistensi regulasi yang pada ujungnya membuat tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sangat rendah.

“Semuanya bisa dibilang sebagai dampak logis karena Indonesia sendiri lambat dalam proses keterbukaan investasi dan perdagangannya dibandingkan dengan negara lain yang jadi pesaing, seperti Vietnam dan Malaysia,” ujar Shinta kepada Bisnis, Jumat (8/9).

Shinta mencontohkan akses ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa yang harus mengalami penurunan akibat belum adanya kerja sama bilateral antara Indonesia dan kawasan itu.

Di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) misalnya, ekspor RI ke Uni Eropa kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam.

Menurut data Kementerian Perindustrian, ekspor TPT RI ke Uni Eropa pada 2016 tercatat hanya sebesar US$12,28 miliar. Pada saat yang sama, Vietnam mampu mengekspor hingga US$30 miliar. TPT sendiri berkontribusi kurang lebih 8,17% terhadap total ekspor nasional.

“Salah satu penyebabnya adalah produk Indonesia dikenai bea masuk 10% di Uni Eropa, sedangkan Vietnam 0%,” ujar Shinta.

Begitu pula dengan komoditas olahan cokelat seperti cocoa butter, cocoa cake atau cocoa powder.

Di pasar Uni Eropa, produk olahan cokelat nasional harus berkompetisi dengan produk sejenis dengan kualitas yang sama dari Afrika & Karibia, yang juga sudah memiliki FTA dengan beberapa negara di Afrika dan Karibia, termasuk Pantai Gading & Ghana yang merupakan kompetitor utama Indonesia di produk kakao.

Produk ekspor lainnya yang mengalami nasib sejenis adalah otomotif. RI sejauh ini masih belum bisa bersaing dengan Jepang yang telah memiliki FTA dengan Uni Eropa.

Daya saing di pasar Uni Eropa juga harus tertekan karena faktor investasi, seperti yang dialami produk karet.

Di pasar Uni Eropa, produk karet tidak lagi mendominasi dan telah beralih ke Thailand dalam beberapa tahun terakhir karena pengolahan karet di Indonesia masih tradisional, berbeda dengan Thailand dan Malaysia.

“Oleh karena itu, Indonesia harus agresif membuat FTA agar tidak kehilangan pasar dan selain itu mendorong reformasi internal,” tegas Shinta.

Tidak hanya di pasar Uni Eropa, produk ekspor unggulan Indonesia di pasar Turki pun mengalami penurunan.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengungkapkan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Turki turun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan ekspor CPO secara signifikan tersebut terjadi setelah Turki dan Malaysia menyepakati FTA.

“Yang tadinya produk CPO dipasok dari kita, sekarang Turki memasok dari Malaysia. FTA di antara keduanya membuat produk Malaysia bisa masuk ke Turki dengan bea masuk yang lebih rendah. Di sisi lain, kita masih dalam tahap negosiasi dengan Turki,” ujar Rosan, baru-baru ini.

Berdasarkan data Kementerian bidang Perekonomian, saat ini Indonesia tengah dalam proses negosiasi kerja sama bilateral dengan delapan negara, yakni Indonesia-EU CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-India CECA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-Turkey PTA.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menilai Indonesia memang kerap terlambat dalam merealisasikan atau menyelesaikan perundingan perdagangan internasional. Akibatnya, pasar ekspor industri makanan dan minuman (mamin) juga diambil negara seperti Thailand.

Saat ini, para pelaku usaha mamin dari dalam negeri sulit bersaing dengan industri sejenis dari Negeri Gajah Putih. “Pasar mamin di Afrika dikuasai China dan Thailand jadi memang kita sering terlambat,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Pieter Jasman menyampaikan, industri kakao telah sejak lama menghadapi diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan di Uni Eropa. Produk asal Indonesia dikenakan bea masuk 4%-9%, sedangkan produk sejenis asal Afrika dikenakan bea masuk 0%.

Industri berharap tarif bea masuk dapat diturunkan menjadi 0%, seperti halnya produk sejenis asal Afrika. "Jika ini berhasil tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk kita di Uni Eropa," katanya, Minggu (10/9).

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer