PERIKANAN NASIONAL : Perikanan Yang Sehat & Mensejahterakan

Oleh: Luky Adrianto, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB 11 September 2017 | 02:00 WIB
Warga beraktivitas di antara keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (16/4)./Antara-Sigid Kurniawan

Diskursus perikanan sempat diwarnai ‘debat yang kurang produktif’ antara Menko Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang portofolio perikanan nasional.

Menko Kemaritiman, yang kemudian ditegaskan oleh Wapres Jusuf Kala, mensinyalir bahwa upaya pemberantasan ilegal fishing yang sudah sangat baik dilakukan oleh KKP sebaiknya diikuti dengan upaya lanjutan untuk memanfaatkan sumber daya ikan (SDI) bagi ekonomi bangsa.

Menteri KP justru ‘mendebat’ Menko Kemaritiman dengan argumen life cycle SDI bahwa tidak dimanfaatkan pun SDI sudah sempat beranak pinak, sehingga stok ikan akan melimpah. Bagaimana kita menyikapi hal ini?

Berbicara soal SDI dalam perspektif bisnis, secara teori maupun pengalaman empiris di seluruh dunia tentang pengelolaan perikanan menegaskan 2 hal besar. Pertama, stok sumber daya ikan. Kedua, aspek pemanfaatannya.

Keduanya tak dapat dipisahkan karena ini sebuah business system thinking, yaitu koneksi antara kelimpahan SDI dan pemanfaatan SDI untuk bisnis dan ekonomi rakyat nelayan secara berkelanjutan.

Daur hidup SDI tidak terlepas dari habitat di mana ikan itu hidup. Artinya, SDI secara alamiah juga bisa mati karena dimakan oleh predator atau karena kualitas habitat tempat hidup yang rusak, sehingga mengurangi kemampuan rekrutmen alamiah mereka.

Rusaknya spawning ground dan feeding ground misalnya, akan membuat kemampuan beranak pinak berkurang dan kematian alamiah kian tinggi (natural mortality/NM). Membicarakan kelimpahan SDI tanpa menjaga kualitas habitatnya adalah percuma.

Di sisi lain, SDI sebagai modal alam perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penghidupan nelayan dan para pelaku usaha perikanan lainnya. Penangkapan ikan ini adalah bentuk lain dari ‘kematian’ ikan (fishing mortality/FM). Sesuai namanya, FM berkontribusi pada kematian ikan akibat penangkapan yang apabila dilakukan secara berlebih berpotensi tidak hanya mematikan SDI-nya tapi juga penghidupan nelayannya.

Alhasil, the art of fisheries management adalah bagaimana mengelola NM dan FM dalam posisi optimal agar kuantitas dan kualitas SDI dapat dipertahankan tanpa mengorbankan penghidupan nelayan. Bicara perikanan harus bicara keduanya.

Menko Kemaritiman dan Menteri KP harus mau duduk bersama untuk membahas bagaimana SDI tetap sehat, tapi juga dapat terus menjadi ladang penghidupan yang mensejahterakan bagi para pelakunya.

Mengenai pengelolaan perikanan, Berkes (1999) menyebut dua jenis pendekatan kebijakan, yaitu pendugaan stok ikan (stock assessment driven/SAD) dan perumusan tujuan perikanan (management objective driven/MOD).

Salah satu ukuran dari perikanan yang sehat adalah status stok SDI. Menurut undang-undang, pemerintah menetapkan angka stok ikan dan harus dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnasjiskan). Beberapa waktu lalu lembaga ini menjelaskan status stok SDI terkini yang meningkat dari 9,93 juta ton berdasarkan hasil riset Pusat Riset Perikanan BRSDM KKP pada 2015, menjadi 12,54 juta ton pada 2017.

Diskursus publik sempat ramai karena sebelum resmi Komnasjiskan menyampaikan kepada KKP, kementerian ini mengklaim bahwa peningkatan stok tersebut adalah akibat langsung dari kebijakan yang diambil 2 tahun terakhir. Secara teoritis, angka stok ikan ini disebut uncertainty parameter.

Harus Hati-hati

Semakin baik data dan metodenya, ada kemungkinan angka stok juga akan berubah. Karena sifatnya yang ‘tidak pasti’, penggunaan angka stok dalam kebijakan perikanan harus sangat hati-hati, khususnya terkait dengan implikasinya.

Kebijakan memang bisa mempengaruhi stok tetapi biasanya perlu waktu lama yang disebabkan oleh sifat stok yang kompleks. Sebaliknya, implikasi kebijakan atas angka stok tidak bisa hanya bergantung pada angka stok semata (angka agregat 12,54 juta ton). Harus diikuti analisis mendalam terhadap functional stocks-nya, yaitu status risikonya. Apakah pemanfaatan stok ikan menurut jenis atau kelompoknya itu dalam posisi high risk, moderate risk atau low risk untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Pendekatan kebijakan berbasis stok SDI semata tidak cukup. Angka stok tersebut harus diintegrasikan dengan nilai ekonomi dan peluang bisnis SDI. Dengan kompleksitas perikanan yang kian tinggi, kebijakan perikanan sebaiknya adalah kombinasi antara SAD dan MOD.

Untuk menjawab tantangan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengubah platform tata kelola bisnis perikanan dalam sebuah arsitektur bisnis yang lebih sistemik, komprehensif dan inklusif.

Bisa dimulai dari penguatan Komnasjiskan. Tidak sekadar merekomendasi angka stok ikan tetapi juga pengelolaan (bisnis) perikanan kepada otoritas perikanan. Komnasjiskan adalah lembaga yang paling kredibel untuk itu karena undang-undang mengaturnya. Lembaga ini harus obyektif, independen dan berbasis data serta fakta dalam setiap analisis dan pertimbangannya.

Langkah yang dapat diambil misalnya, pertama, mengubah paradigma tata kelola perikanan dari sentralistik ke desentralistik untuk masing-masing WPP. Tidak semua urusan perikanan di tingkat WPP dapat dilakukan dan diputuskan oleh Jakarta.

Pengelolaan perikanan yang mencakup perencanaan, pengkajian stok SDI, alokasi SDI, alokasi pemanfaatan dan instrumen penguatan bisnis perikanan berkelanjutan, monitoring dan penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan inklusif dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing WPP.

Penguatan KKP sebagai national fisheries management authority harus didampingi Komnasjiskan sebagai National Fisheries Knowledge Committee yang juga memasukkan pertimbangan bisnis perikanan dalam analisis dan pertimbangannya.

Kedua, karena karakter SDI dan bisnis perikanan di setiap WPP berbeda maka implementasi bisnis perikanan di tingkat WPP perlu dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelolaan WPP, didampingi Komite Ilmiah WPP dan Komite Bisnis WPP sebagai Fisheries Knowledge Committee di tingkat WPP.

Secara regular (2 tahun sekali), Komnasjiskan melakukan pertemuan bersama antara Lembaga Pengelola WPP, Komite Ilmiah WPP dan Komite Bisnis WPP untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan perikanan WPP dan nasional. Hasilnya merupakan rekomendasi mengikat kepada otoritas perikanan nasional dan dibahas melalui Forum Evaluasi Perikanan Tangkap Nasional.

Ketiga, perlu integrasi yang terkoordinasi tentang pengumpulan data, baik oleh pemerintah (misalnya program enumerator dan observer hasil riset perguruan tinggi dan lembaga riset), data dari LSM dan pelaku usaha perikanan.

Alokasi anggaran riset dan monitoring data perikanan di setiap WPP harus ditingkatkan pula dalam bentuk WPP Monitoring Grant dan membuka peluang keterlibatan tidak hanya dari unsur peneliti dan akademisi tetapi juga unsur masyarakat sipil.

Dengan tiga langkah ini, perikanan yang sehat dan mensejahterakan diharapkan dapat segera terwujud. Semoga.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer