PEMBIAYAAN SYARIAH : Adira Finance Salurkan Rp4,2 Triliun

Oleh: Fitri Sartina Dewi 11 September 2017 | 02:00 WIB
Adira Finance. /Bisnis.com

JAKARTA — Pembiayaan syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. hingga Juni 2017, mencatatkan pertumbuhan sebesar 11% jika dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Presiden Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) Hafid Hadeli mengatakan hingga Juni 2017, pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp4,2 triliun atau meningkat 11% jika dibandingkan realisasi pada Juni 2016 yaitu Rp3,8 triliun.

“Portofolio pembiayaan syariah masih didominasi oleh segmen sepeda motor,” kata Hafid belum lama ini.

Berdasarkan penjelasannya, porsi pembiayaan sepeda motor mencapai 84% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan 16% sisanya merupakan pembiayaan mobil.

Untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah, perseroan telah melakukan perluasan produk dengan merambah pembiayaan multiguna syariah untuk tujuan ibadah umrah.Kendati demikian, kontribusi pembiayaan segmen tersebut masih sangat rendah.

Meski mencatatkan pertumbuhan, tetapi Hafid menyatakan realisasi pembiayaan syariah hingga akhir tahun ini berpotensi menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp8 triliun.

Hal itu disebabkan adanya peraturan baru yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penetapan besaran uang muka atau down payment (DP) minimum bagi pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Adapun, aturan yang dimaksud ialah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK No.47/2016 tentang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan dan SEOJK No.48/2016 tentang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.

Beleid yang ditetapkan 13 Desember 2016 itu menyebutkan batasan DP didasarkan pada tingkat kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) setiap perusahaan pembiayaan atau rasio aset bermasalah pada perusahaan atau unit usaha syariah (UUS) multifinance.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perusahaan pembiayaan dengan rasio NPF sekitar 1% yang menyalurkan pembiayaan bersifat konvensional dapat menerapkan besaran DP minimum 5%.

Besaran minimum DP sebesar 5% juga dapat diberlakukan, bagi perusahaan pembiayaan syariah atau UUS yang mempunyai nilai rasio aset produktif bermasalah lebih rendah atau sama dengan 1%.

“Dengan adanya ketentuan yang menyamakan besaran minimum DP diprediksi akan mendorong konsumen untuk beralih ke pembiayaan konvensional,” ujarnya.

Sementara itu, data OJK tentang statistik IKNB Syariah per Juni 2017 menunjukkan total aset IKNB syariah mencapai Rp97,6 triliun atau tumbuh 25,08% jika dibandingkan total aset pada Juni 2016 yaitu Rp78,03 triliun.

Dari total tersebut, lembaga pembiayaan syariah memiliki aset terbesar yaitu mencapai Rp38,77 triliun. Kemudian, disusul asuransi syariah dengan aset sebesar Rp37,37 triliun, lembaga jasa keuangan khusus syariahRp21,38 triliun, dan lembaga keuangan mikro syariah Rp71 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan lembagapembiayaan syariah bisa menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan aset IKNB syariah, karena ditopang perbaikan bisnis beberapa perusahaan pembiayaan yang menjalankan usaha syariah.

“Pembiayaan syariah memang salah satu yang tumbuh baik, karena di beberapa daerah ada konsumen yang lebih memilih untuk menggunakan fasilitas pembiayaan syariah,” kata Suwandi. (Fitri Sartina Dewi)

Editor: Anggi Oktarinda

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer