PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN : Petugas Karantina Ikut Pelatihan Uji Sensor

Oleh: Sri Mas Sari 13 September 2017 | 02:00 WIB
Ikan tuna/Antara-Ampelsa

JAKARTA – Pemerintah menyatakan telah mengikutsertakan petugas karantina dalam pelatihan uji sensor untuk menekan kasus penolakan produk perikanan Indonesia oleh Amerika Serikat.

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Widodo Sumiyanto mengatakan, dengan training itu, Indonesia dan AS tidak perlu lagi menjalin mutual recognition agreement (MR) sebagaimana tuntutan pelaku usaha, khususnya mengenai kriteria filthy (misalnya berbau atau berwarna tidak cerah).

"Materi training-nya sama dengan yang diterapkan di AS," katanya kepada Bisnis, Selasa (12/9).

Pelatihan itu meliputi uji sensor penampakan, penciuman, kekenyalan, lendir, tampak insang, dan tampak perut. Training tersebut memberi pengalaman kepada peserta bagaimana mengetahui aroma asli tuna atau udang.

Widodo berpendapat kasus filthy (ikan bau) biasanya terjadi karena rantai pendingin kurang sesuai untuk mempertahankan kondisi ikan. Akibatnya, timbul aroma yang tidak sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (US FDA), Asosiasi Tuna Indonesia mencatat sebanyak 29 kasus penolakan AS terhadap produk perikanan Indonesia terjadi sepanjang semester I/2017. Seperti sebelumnya, sebagian besar penyebab penolakan itu masih karena filthy, misalnya seafood berbau atau berwarna tidak cerah.

Sebanyak 59% penyebab ditolaknya produk perikanan Indonesia oleh AS adalah filthy, 27% karena bakteri salmonella, dan 14% karena mengandung histamin tinggi.

Tuna dan udang mendominasi penolakan, masing-masing 35%. Ini karena sebagian besar ekspor seafood Indonesia ke Negeri Paman Sam berupa kedua komoditas itu. Sisanya adalah kakap 21%, diikuti mahi-mahi, makarel, dan wahoo masing-masing 3%. (Sri Mas Sari)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer