TOL LAUT : Tol Laut Solusi Utama Konektivitas

Oleh: Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan 14 September 2017 | 02:00 WIB
Kapal tol laut Mutiara Persada III siap bergerak dari Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, ke Tanjung Priok, Jakarta/Antara

Dibalik titel sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang strategis terdapat masalah yang timbul dalam hal konektivitas antarwilayah karena luasnya lautan Indonesia yang hampir dua pertiga wilayahnya diliputi oleh air.

Kurangnya efisiensi konektivitas berdampak pada biaya logistik tinggi dan pembangunan yang tidak merata. Kesenjangan yang signifikan pada infrastruktur terlihat tatkala pembangunan cenderung terpusat di bagian barat Indonesia. Solusi utama mengatasi permasalahan konektivitas ini adalah dengan membangun program tol laut.

Realisasi terobosan tol laut ditekankan untuk menghubungkan jalur pelayaran rutin dari wilayah timur ke barat Indonesia guna meminimalisasi biaya logistik. Program tol laut membangun konektivitas yang lebih baik antarpulau karena secara langsung menghubungkan lima pelabuhan utama Indonesia, yakni, Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar dan Sorong sehingga dapat mendorong efisiensi jalur transportasi laut.

Tidak hanya itu, biaya logistik pun menjadi lebih rendah, distribusi barang dan jasa berjalan lebih baik yang sekaligus berdampak pada pemerataan pembangunan yang kian cepat.

Program pembangunan di wilayah timur pun akan tercapai jika terhubung secara efektif dengan barat. Dengan demikian, bagian dari pengembangan program tol laut segera mengembangkan pelabuhan standar di Sorong.

Sebagai pintu gerbang timur, Pelabuhan Sorong akan berperan penting dalam meningkatkan arus peralatan dan material bangunan ke timur Indonesia.

Adalah keharusan bila infrastruktur kelima pelabuhan memiliki standar tertentu untuk dapat melayani koridor laut utama yang diibaratkan sebuah jalan raya raksasa yang menghubungkan lima pelabuhan di empat pulau Indonesia.

Infrastruktur pelabuhan di Belawan, Medan dan Seokarno-Hatta, Makassar harus ditingkatkan serta Pelabuhan Sorong harus dibangun karena fungsinya sebagai pelabuhan utama di Indonesia Timur. Selanjutnya, 3.500 kontainer kelas TEU yang berlayar di koridor laut utama harus menyediakan sistem transportasi reguler, terjadwal, andal, dan menjadikan laut sebagai tulang punggung.

Masing-masing pelabuhan utama ini berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi logistik yang melayani pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah tetangganya. Keikutsertaan pemangku kepentingan menjadi salah satu syarat agar pelaksanaan program tol laut berjalan efektif. Bukan hanya dari ranah transportasi darat tetapi juga wajib melibatkan praktisi transporatsi laut.

Lalu Lintas Kargo

Strategi dan kebijakan pemerintah yang banyak memusatkan fitur pada jalan darat membuat banyak pengirim barang memilih jalur ini. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat lalu lintas kargo tumbuh secara eksponensial lebih pesat di luar pertumbuhan jalan raya yang dibangun, tak ayal menyebabkan adanya kemacetan. Hal ini menjadi masalah yang signifikan bagi sistem logistik. Disisi lain, program tol laut ini akan siap mengakomodasi pengalihan muatan kargo dari jalan darat menuju transportasi laut.

Demi mengatasi masalah konektivitas secara efektif, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus mengubah paradigma, evaluasi, dan mendefinisikan ulang strategi besar yang ada.

Sebagai kebijakan baru dan belum diimplementasikan, program tol laut berpotensi berdampak untuk mengatasi masalah konektivitas

Lantas, sebenarnya, apa langkah-langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk menjadikan tol laut sebagai konektivitas yang efisien?

Demi memenuhi standar tersebut, pemerintah harus membentuk satuan tugas antarkementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan yang berjalan selaras baik dalam koordinasi, program maupun kebijakan di bawah Kementerian Koordinasi Maritim.

Selanjutnya, Kementerian BUMN perlu menugaskan BUMN Pelabuhan Indonesia untuk terlibat langsung dalam pengembangan, peningkatan, dan pengoperasian pelabuhan. PT Marga Jasa dan PT Kereta Api Indonesia memprioritaskan pengembangan jaringan transportasi jalan raya dan kereta api antara pelabuhan dan daerah pedalamannya. Adapun PT Pelayaran Nasional Indonesia akan mengoperasikan kapal kontainer di koridor laut utama dan lilitannya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan mengevaluasi dan menganalisa kebijakan dan logistik yang berdampak pada program tol laut. Hal yang sama berlaku bagi Kementerian PUPR yang berperan sebagai ortoritas dan regulator pada konsesi jalan raya.

Kemudian, Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan insentif fiskal untuk mendorong pengiriman kargo dari angkutan darat ke angkutan laut serta merelokasi dan membangun pabrik di Kawasan Timur Indonesia.

Sebagai koreksi terhadap strategi besar yang ada, program tol laut tidak diragukan lagi merupakan solusi yang paling tepat bagi Indonesia untuk mengatasi masalah konektivitas, dan tingginya biaya logistik serta pembangunan yang tidak merata karena terbukti secara teoritis banyak negara maju mengakui bahwa transportasi laut adalah transportasi yang paling efisien.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer