JAKARTA BERBAGI ILMU : Mengelola Inflasi, Merintis BUMD Pangan di Kalbar

Oleh: Yanuarius Viodeogo 14 September 2017 | 02:00 WIB

Thomas Hadinata begitu bersemangat menceritakan keberhasilan PT Food Station Tjipinang Jaya mengelola beras untuk konsumsi masyarakat Jakarta di hadapan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Barat (TPID) Kalbar, Selasa (13/9).

Bank Indonesia Perwakilan Kalbar mengundang Direktur Keuangan perusahaan tersebut ke Aula Keriang Bandong, BI Kalbar. Dia tak sendiri, ada Kepala Tim BI Perwakilan Jakarta dan Kepala Badan Pengelola BUMD DKI Yurianto untuk berbagi kisah atas kesuksesan mengurusi BUMD-BUMD pangan Jakarta, di ruangan itu.

DKI Jakarta dinilai oleh TPID Kalbar, sebagai provinsi yang mampu mengoptimalkan peran BUMD di bidang pangan sehingga membuat harga-harga komoditas bahan makanan pokok tidak bergejolak di provinsi itu.

Food Station, contoh keberhasilan di antara dua BUMD lainnya di bidang pangan selain Dharma Jaya dan Pasar Jaya yang telah berkontribusi dalam pengendalian inflasi 2 tahun belakangan ini bagi DKI Jakarta.

Dharma Jaya bertugas mendatangkan daging sapi, sementara Pasar Jaya berfungsi memperlancar distribusi barang dan jasa untuk 153 pasar di Jakarta.

Sebagai komoditas yang masih dianggap momok penyumbang inflasi bagi daerah lain di Tanah Air, Jakarta mampu mengatasi kerumitan rantai distribusi beras dari petani sampai ke konsumen.

Dimulai dari Food Station, sejak Pemprov DKI Jakarta mengambil 99% saham perusahaan tersebut pada 2014, direksi ditugaskan menjaga ketersediaan beras di pasar-pasar tradisional dan modern.

Thomas mulai berbagi sejumlah strategi kepada TPID Kalbar. Dia mengatakan, pihaknya memastikan stok beras di seluruh Jakarta minimal berada di atas angka 30.000 ton dalam 1 tahun.

Di bawah itu, baru diadakan operasi pasar. Sejauh ini, Food Station berhasil menjaga beras tak pernah berada di bawah 30.000 ton. Sekarang, ketersediaan beras telah mencapai 200.000 ton.

“Selama 2 tahun ketersediaan beras aman. Saat Lebaran tidak ada gejolak harga. Padahal, hampir 95% pasokan beras di Jakarta tergantung dari daerah lain. Kami [Jakarta] tidak memiliki sawah, jadi kami besinergi dengan daerah penghasil beras terdekat, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Thomas.

Food Station, paparnya, harus menghidupi 10,27 juta penduduk Jakarta dengan ketersediaan beras yang mencukupi. Adapun konsumsi beras saat ini, sebanyak 98 Kg per tahun atau 83.871 ton per bulan.

Supaya ketersediaan beras tidak langka dan harganya di bawah eceran tertinggi maka beras yang didatangkan dari daerah tersebut diedarkan kepada 350 pedagang skala besar dan kecil di pasar Cipinang.

Beras itu tidak hanya beredar di pasar Cipinang saja, tapi sampai pula ke pasar-pasar modern dari Alfamart hingga Indomaret. Dari Hypermart hingga Tokopedia. Satu hari beras keluar dari gudang Cipinang bisa mencapai 3.000 ton.

Lalu apalagi istimewanya Food Station? Thomas berujar, untuk menembus pasar-pasar modern tersebut, Food Station memproduksi kemasan beras yang apik. Di pabrik terdapat mesin pengemasan beras untuk mencetak bungkusan yang sedap dipandang mata.

Food Station juga memiliki mesin pengelola untuk menghasilkan mutu beras yang berkualitas terbaik. Keistimewaan lainnya, perusahaan dan Pemprov DKI memberikan perhatian kepada para petani. Di pasar itu, tersedia gudang dan sistem resi gudang untuk dimanfaatkan bagi para petani yang ingin menitipkan berasnya melalui sistem resi.

Kepala Tim Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jakarta Cahyaningtyas mengutarakan, keberadaan BUMD di bidang pangan punya tujuan tertentu yakni, memperpendek distribusi kebutuhan pokok. “BUMD pangan itu memutus rantai pasokan.”

//PEMPROV KALBAR//

Perwakilan TPID Kalbar Herkulana Mekaryani mengatakan Pemprov Kalbar tengah memasukkan perencanaan jangka panjang kehadiran BUMD pangan 2019-2023. Kendati demikian, untuk memantau komoditas bahan pokok pihaknya rutin berkoordinasi dengan instansi terkait dalam TPID Kalbar.

“Kenapa Kalbar belum memiliki BUMD pangan karena sekarang kami masih berorientasi pada ketersediaan pupuk dan pertumbuhan pelaku usaha di bidang jasa dulu. Selain itu, Pemprov sedang merevitalisasi perusahaan daerah sektor lain supaya seperti perusda DKI Jakarta,” ucapnya.

Sebelumnya, Kalbar juga sudah belajar ke sejumlah ibu kota provinsi untuk mendalami BUMD pangan, seperti ke Gorontalo, Pekanbaru, dan Semarang.

Kepala BI Kalbar Dwi Suslamanto mengatakan setiap kabupaten atau kota bisa membentuk BUMD sendiri karena sudah memiliki TPID, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang.

Editor: Gajah Kusumo

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer