SEKTOR PERIKANAN: Pembudidaya Terlupakan

Oleh: Sri Mas Sari 14 September 2017 | 02:00 WIB
Ratusan Keramba Jaring Apung (KJA) milik nelayan yang terpasang di perairan teluk Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (20/8)./ANTARA-Ahmad Subaidi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sering menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan melesat setelah kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing ditegakkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sering menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan melesat setelah kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing ditegakkan.

Argumentasinya, penurunan praktik penangkapan ikan secara ilegal telah membuat jumlah ikan di lautan melimpah, yang selanjutnya membuat hasil tangkapan nelayan meningkat.

Pernyataan perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 52 tahun lalu itu benar. Dia berpijak pada data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa nilai tukar perikanan tangkap yang merayap naik dalam hampir 3 tahun terakhir.

Angka yang menjadi ukuran kesejahteraan nelayan itu bahkan beberapa kali melampaui 110 pada semester I/2017, sebuah rekor baru karena sebelumnya nilai tukar nelayan (NTN) paling tinggi hanya mencapai kisaran 109.

Akan tetapi, Susi luput menyampaikan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) yang cenderung turun, lalu stagnan di bawah 100, sejak dia memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Data BPS menunjukkan bahwa NTPi belakangan hanya bergerak di kisaran 98—99. Stagnasi itu kontras dengan produksi perikanan budi daya yang dilaporkan KKP melesat dari 13,3 juta ton pada 2013 menjadi 16,7 juta ton pada 2016.

Nilai tukar (terms of trade) pembudidaya pada dasarnya diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima (It) pembudidaya terhadap indeks harga yang dibayar (Ib) mereka. It menunjukkan pergerakan harga atas hasil produksi pembudidaya.

Sementara itu, Ib dapat melihat fluktuasi harga barang dan jasa (inflasi) yang dikonsumsi pembudidaya, serta volatilitas harga barang dan jasa yang diperlukan untuk melakukan aktivitas budi daya.

NTPi di bawah 100 berarti kenaikan pendapatan pembudidaya tidak mampu menyalip inflasi barang dan jasa yang dikonsumsi maupun digunakan pembudidaya untuk berproduksi.

Artinya, usaha budi daya ikan kurang menguntungkan di tengah tekanan inflasi kebutuhan rumah tangga pembudidaya. Itu sekaligus menjadi indikator daya beli atau tingkat kesejahteraan pembudidaya.

PALING RENDAH

Data BPS itu pun menunjukkan bahwa nilai tukar paling rendah dialami oleh pembudidaya ikan laut (marikultur) yang terlihat dari indeks harga yang diterima pembudidaya ikan laut paling rendah dibandingkan dengan indeks pembudidaya ikan air tawar atau ikan air payau.

Lompatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap memang pantas dipromosikan di mana-mana, tetapi fakta penurunan kesejahteraan pembudidaya ikan tak elok ditinggalkan.

Padahal, beberapa lembaga meramalkan perikanan budi daya sebagai masa depan perikanan dunia.

Ipsos Business Consulting memperkirakan pertumbuhan produksi perikanan budi daya bakal menyalip perikanan tangkap. Konsultan bisnis itu memproyeksi perikanan budi daya tumbuh 3,7% per tahun selama 2015—2020, sedangkan laju perikanan tangkap hanya tumbuh 0,4% per tahun.

Proyeksi itu sejalan dengan ramalan World Fish Foundation yang menyebutkan perikanan budi daya akan tumbuh lebih dari 10,1 juta ton per tahun, menciptakan 8,9 juta pekerjaan tetap, dengan nilai pasar US$39,5 miliar pada 2030.

Di sisi lain, menurut data Ipsos, Indonesia sebagai produsen akuakultur terbesar ke-4 di dunia baru memanfaatkan 7,4% dari total luas potensial.

Agaknya kebijakan pemerintah belum merespons ramalan ini, tecermin pada anggaran untuk kegiatan perikanan budi daya yang selalu di bawah perikanan tangkap.

Sebagai gambaran, pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dalam APBN Perubahan 2017 hanya Rp1,2 triliun, di bawah alokasi untuk Ditjen Perikanan Tangkap yang mencapai Rp1,9 triliun.

Pada saat yang sama, berlangsung kebijakan yang mendemotivasi pembudidaya, seperti pembatasan kapal pengangkut ikan hidup yang membuat para pembudidaya kerapu terpuruk.

Penumpukan stok setelah pengendalian ekstraketat awal 2016, yang berbuntut pada kesulitan aliran kas, membuat pembudidaya sulit bangkit sekalipun pengetatan itu kemudian dilonggarkan.

Menyembunyikan fakta di satu sisi, tetapi kerap menampilkan kenyataan di sisi lain tentu bukan cara yang bijak. Cara itu hanya akan menjauhkan dari solusi untuk membenahi seluruh sisi. Saatnya pemerintah memberi perhatian yang berimbang pada perikanan tangkap dan budi daya.

Editor: Zufrizal

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer