Kabar24.com, PADANG—Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan indeks demokrasi Indonesia (IDI) Sumatra Barat 2016 paling jeblok secara nasional dengan kategori buruk atau masuk rapor merah.
Kepala BPS Sumbar Sukardi menyebutkan IDI Sumbar 2016 mengalami penurunan tajam 13,05 poin dari tahun sebelumnya, dan menempatkan Sumbar sebagai satu-satunya provinsi dengan kategori buruk.
“IDI Sumbar berada pada angka 54,41 poin, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 67,46 poin,” kata Sukardi, Jumat (15/9/2017).
Rendahnya IDI tersebut, imbuh Sukardi, menunjukan bahwa proses demokrasi belum berjalan baik di daerah itu.
Dia menjelaskan salah satu penyebab penurunan angka itu adalah sepanjang 2016 lalu terjadi 16 aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan. Padahal, pada 2015 aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan sedikit sekali.
“Jika mau berdemokrasi, maka berdemokrasi lah dengan baik. Jangan sampai kebablasan dengan cara yang tidak elok,” katanya.
Baca Juga
Pencapaian indeks demokrasi Sumbar tahun ini merupakan yang paling buruk sejak tahun 2009. Bahkan, sejak 2009-2015 Sumbar selalu masuk dalam kategori sedang. Namun, teranyar langsung masuk kategori buruk.
Sukardi menyebutkan penilaian indeks tersebut mencakup tiga kategori yakni kebebasan sipil meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Kedua, kategori hak-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah.
Kategori ketiga yakni institusi yang demokratis meliputi pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.
Dari tiga komponen itu, skor masing-masing adalah 51,01 poin untuk kekebasan sipil atau turun 1,98 poin. Kemudian 54,33 poin untuk hak-hak politik yang turun 15,44 poin, dan 58,82 poin institusi demokrasi yang mengalami penurunan paling tinggi 23,18 poin.
Syahlaludin, Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sumbar mengklaim pemerintah daerah telah bekerja maksimal melalui program-program yang ada, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi.
“Kami di pemerintah daerah sudah bekerja maksimal melalui program-program yang ada,” katanya.
Dia menilai metodologi penelitian yang dilakukan BPS masih menggunakan data yang terbatas, dengan menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dll), FGD, dan wawancara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
