Bisnis.com, JAKARTA-- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dalam hal ini, BPKN menggandeng Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya.
"BPKN bersama kementerian terkait akan memastikan bahwa negara hadir di tengah mesyarakat melalui pelayanan kesehatan. Terutama dengan hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan," kata Ketua BPKN Ardiansyah di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Menurutnya, BPKN menyadari bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien, terutama pasien kritis, masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
Bentangan geografis Indonesia yang cukup besar juga harus menghadapi ketersediaan medis dan sarana prasarana kesehatan yang belum merata.
Untuk itu, dia mendorong rumah sakit mengedepankan pelayanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Misalnya, keberadaan teknologi dan informasi itu harus saling terhubung antar satu rumah sakit dengn rumah sakit lainnya sehingga konsumen bisa dengan mudah mencari kamar inap atau sarana kesehatan lainnya yang kosong," tekannya.
Sebelumnya, BPKN telah bersurat kepada Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Kepala Kepolisian RI untuk menyikapi insiden atas pasien bayi di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat.
Poin-poin tersebut antara lain kementerian dan institusi terkait harus melakukan upaya pengawasan dan audit untuk memastikan pelayanan kesehatan bisa diakses oleh masyarakat.
"Kasus bayi Deborah ini perlu dimaknai sebagai fenomena puncak gunung es pelayanan rumah sakit di Indonesia. Banyak insiden sejenis yang terjadi di Indonesia," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
