PENETAPAN NILAI WAJAR HARTA : Celah Kompromi Ditutup

Oleh: Edi Suwiknyo 29 September 2017 | 02:00 WIB

JAKARTA — Penerbitan SE No. 24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta selain Kas yang diperlakukan sebagai Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak semakin mempertegas mekanisme penilaian harta.

Dengan beleid tersebut, acuan penilaian harta mengikuti acuan nilai wajar yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak sehingga potensi dispute dan kompromi antara wajib pajak (WP) dan petugas pajak bisa dihindari.

Beleid itu menyebut Ditjen Pajak memiliki otoritas untuk menentukan nilai harta bersih selain kas. Mekanisme penilaiannya bisa dilakukan sesuai kondisi dan keadaan harta berdasarkan nilai yang ditetapkan pemerintah atau untuk harta yang tidak masuk kategori tersebut, ditetapkan sesuai standar yang berlaku.

Intinya mekanisme penilaian tersebut berbeda dengan prinsip self assessment karena dengan mekanisme tersebut, wajib pajak tak bisa lagi menikmati fasilitas penentuan nilai harta seperti dalam pelaksanaan pengampunan pajak.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait terbitnya PP dan SE tersebut. Pertama, Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak memang menyatakan nilai harta tambahan ditentukan berdasarkan nilai wajar untuk harta selain kas dan setara kas.

“Konteksnya saat itu adalah self assessment, dan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada WP yang mau ikut, maka nilai wajar itu kita serahkan sepenuhnya kepada WP, dan petugas pajak tidak boleh melakukan koreksi atas nilai wajar yang disampaikan WP dalam surat pernyataan harta,” kata Yoga kepada Bisnis, Kamis (28/9)

Namun, PP No. 36/2017 konteksnya adalah official assessment. Dalam konsep itu, DJP diberi kewenangan untuk menetapkan harta sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final. Meski demikian, dalam konteks official assessment, Ditjen Pajak akan menerapkan nilai wajar, sebagaimana pada saat TA. Namun tak bisa lagi diserahkan kepada WP, melainkan mengikuti acuan nilai wajar yang bisa ditentukan Ditjen Pajak, sehingga menjadi kredibel, transparan, dan objektif.

“Justru dengan membuat acuan yang jelas, maka akan mengurangi risiko terjadinya dispute atau kompromi antara petugas pajak dengan WP,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan berlakunya beleid baru merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Apalagi saat itu negara merelakan kewenangannya untuk tidak melakukan penegakan hukum secara keras.

"Wajib pajak telah diberi kesempatan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak. Tanggung jawab terhadap risiko yang timbul dari UU Pengampunan Pajak merupakan konsekuensi kebebasan dan pilihan yang diberikan UU," kata Prastowo dalam keterangan resminya.

Menurutnya, ketiadaan ketentuan dan sarana penegakan hukum yang jelas dan tegas, justru akan mengesankan inkonsistensi pemerintah dan DPR, serta mendistorsi maksud dan tujuan pengampunan pajak itu sendiri. Akibatnya, hal itu bisa menurunkan kredibilitas pemerintah.

Wajib Pajak jujur, kata dia, yang telah melaporkan seluruh harta, membayar uang tebusan, dan berkomitmen menjadi wajib pajak patuh akan merasa diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, mereka yang dengan sengaja memilih untuk menjadi wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memanfaatkan pengampunan pajak, tidak mendapat disinsentif atau penalti atas ketidakpatuhannya.

"Kami berharap pemerintah tetap tegas dan tidak goyah, terutama menghadapi kekhawatiran yang berlebihan dari beberapa pihak yang selalu menuntut kemudahan, keringanan, dan cenderung menakut-nakuti, yang justru patut diwaspadai memiliki motif dan agenda terselubung yakni ditunggangi para pengemplang pajak yang ingin menjadi pembonceng gelap pembangunan bangsa dengan mengelabui aturan pajak," tegasnya. (Edi Suwiknyo)

Editor: Achmad Aris

Berita Terkini Lainnya