Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017 Digelar 19 Oktober

Minat investor swasta terhadap infrastruktur di Indonesia pada umumnya dibatasi oleh isu kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum.
Pekerja menyelesaikan pembangunan fly over di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (6/6)./JIBI-Nurul Hidayat
Pekerja menyelesaikan pembangunan fly over di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (6/6)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor swasta terhadap infrastruktur di Indonesia pada umumnya dibatasi oleh isu kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum.

"Strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur". Bernardus R. Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects mengemukakan.

Proyek-proyek besar, katanya, terus mengalami penundaan yang lama, sementara perbaikan kapasitas kelembagaan, proses pengambilan keputusan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Skala dan signifikansi tantangan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi anggota dari sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2025 sangat besar. Tantangan tersebut melibatkan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Program infrastruktur jangka menengah ambisius Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-19) mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap infrastruktur, menguraikan bidang prioritas untuk investasi untuk menerjemahkan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial.

Berkaitan dengan isu infrastruktur di Indonesia, Deloitte Indonesia akan mengadakan acara tahunan bertajuk "Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017". Agenda forum tersebut akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat. Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.

Inisiatif "Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017" juga merupakan jawaban atas kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Dengan adanya forum tersebut, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Beberapa hal penting yang akan disampaikan dalam "Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017" diantaranya adalah isu-isu terkait kepemimpinan dan advokasi, riset, komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta.

"Dengan lebih dari 2.000 triliun rupiah dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakan dalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan," kata Bernardus R. Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects kepada media. Bernardus juga menyatakan bahwa "Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017" akan mencakup diskusi mengenai berbagai perspektif termasuk advokasi, kepemimpinan, fakta lapangan, dan hasil riset yang dikomunikasikan dan dibahas bersama oleh instansi pemerintah dan sektor swasta.

“Deloitte Infrastructure and Capital Projects telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus. Ini adalah komitmen kuat kami untuk mengadvokasi hasil Public Private Partnerships (PPP) yang diterima secara global" tutup Bernardus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper