PROYEK INFRASTRUKTUR : Prioritas Pertama adalah Swasta

Oleh: Hadijah Alaydrus & Deandra Syarizka 09 Oktober 2017 | 02:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Bendungan Karian, di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (4/10)./Kementerian Sekretariat Negara

JAKARTA — Pemerintah membuka kesempatan luas kepada swasta untuk berpartisipasi di dalam proyek infrastruktur nasional. Namun, modal yang besar dan risiko bisnis harus menjadi pertimbangan para pelaku usaha swasta.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy Simanjuntak mengatakan masih kecilnya porsi keterlibatan pembiayaan swasta murni di dalam proyek infrastruktur nasional disebabkan oleh masifnya besaran modal dan risiko bisnis.

Dalam hal ini, dia memaklumi mengingat kemampuan perusahaan swasta dalam melakukan investasi besar dan berjangka panjang seperti infrastruktur tentu berbeda-beda.

Di sisi lain, untuk pembangunan infrastruktur dasar, BUMN masih dianggap lebih mempunyai kemampuan terutama dalam melakukan investasi besar dan berjangka panjang. Kendati demikian, dia mengatakan keterlibatan swasta untuk ikut terjun sama sekali tidak tertutup.

“Apabila swasta mau dan bisa melakukan investasi, maka prioritas pertama [pemerintah] adalah swasta,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/10).

Jika swasta bisa, Kennedy menegaskan pemerintah akan sangat menyambut baik mengingat porsi pembiayaan swasta hingga saat ini baru mencapai 15% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional sebesar Rp4.350 triliun, yakni sekitar Rp652,5 triliun.

Dengan demikian, pemerintah dan BUMN dapat mengerjakan pembangunan infrastruktur lain, terutama infrastruktur di daerah terpencil atau di pulau terluar.

Pekan lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno keberatan dengan pernyataan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bahwa BUMN dikatakan terlalu menguasai semua proyek hingga membuat swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak kebagian jatah. [Bisnis, 6/10]

Menurut Rini, yang membuat dirinya tersinggung poin mengenai jatah UMKM. Pasalnya, BUMN justru tengah mendorong dan berusaha mengembangkan usaha UMKM tersebut.

Sebelumnya, di acara penutupan Rakornas yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (3/10) lalu, Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan seharusnya pemerintah bisa mendorong BUMN memberikan porsi lebih besar untuk pengusaha swasta. “Bukan sinergi BUMN, BUMN dengan BUMN, tapi BUMN dan swasta,” kata Rosan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan BUMN tidak mendominasi sektor konstruksi. Aloysius mengambil contoh mengenai rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) atau lini konstruksi selain rekayasa sipil.
“Konstruksi bukan hanya civil engineering. Tapi kita perlu lihat EPC contracting. Di Indonesia itu, BUMN dan swasta lokal itu hanya 8%, sedangkan 90% lainnya dimiliki dan dikuasai oleh asing,” katanya, pekan lalu.

Sementara itu, untuk menaikkan kontribusi swasta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono akan menaikkan ambang batas paket konstruksi bagi kontraktor besar dapat berlaku efektif pada 2018.

Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan direktur utama BUMN karya terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Nantinya, setelah melakukan pembahasan dengan seluruh pihak terkait, Kementerian PUPR akan menerbitkan regulasi berupa peraturan menteri untuk mengatur rencana tersebut.

“Yang sudah berlaku kan minimal Rp50 milar untuk kontraktor besar, ini mau saya naikkan jadi Rp100 miliar supaya kontraktor swasta nasional lebih banyak lagi perannya, terutama untuk yang ada di daerah. Ini khusus proyek di Kementerian PUPR,” ujarnya, baru-baru ini.

Selama ini, melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah diatur paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2,50 miliar hingga Rp50 miliar hanya diperbolehkan untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.

Dengan adanya revisi, nantinya nilai paket yang bisa dikerjakan oleh kontraktor menengah semakin besar mencapai Rp100 miliar.

Basoeki menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji rencana penggantian sistem kerja sama operasi (KSO) dengan sistem konsorsium bagi kontraktor besar yang mengerjakan proyek infrastruktur PUPR.

Dia menilai, sistem pembentukan konsorsium badan usaha bersama akan lebih membantu kontraktor berskala kecil dan menengah untuk mengembangkan kapasitas mereka.

Sistem KSO yang selama ini berlaku dinilai lebih menguntungkan kontraktor besar yang menjadi mayoritas atau pemimpin dalam KSO tersebut.

Pasalnya, keuntungan dari penjualan jasa konstruksi dalam paket KSO tidak bisa tercatat sebagai pendapatan bagi kontraktor minoritas dalam KSO tersebut.

“Saya baru dapat informasi kalau KSO, misalnya, 60:40, itu semua yang tanggung jawab lead-nya. Dan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pendapatan [kontraktor minoritas] karena KSO. Namun, kalau konsorsium, misalnya, 60:40, dia harus setor [modal kerja] masing-masing 60:40 dan tercatat sebagai pendapatan,” ujarnya. (Yodie Hardiyan)

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya