PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR : Inovasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

Oleh: Hermanto Dardak 09 Oktober 2017 | 02:00 WIB
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR : Inovasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha
Proyek pembangunan underpass Mampang, di Jakarta, Selasa (4/7)./JIBI-Nurul Hidayat

Infrastruktur merupakan tulang punggung penggerak pertumbuhan ekonomi.

Keberadaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketersediaan pelayanan publik dan sekaligus pembentuk struktur ruang, sehingga sebagai penjuru pengembangan wilayah dapat berperan menyeimbangkan pembangunan dan menyatukan seluruh wilayah nasional.

Berbagai sektor infrastruktur memiliki karakter interdependen, untuk itu perencanaan dan pemrograman perlu berbasis pengembangan wilayah dan pendekatan Whole of Government.

Hal itu agar terpadu lintas sektor, lintas wilayah dan antar tingkat pemerintahan pusat dan daerah, agar disamping output fisik segera dapat outcome dan impact sebagai refleksi sinergitas cepat berfungsi menciptakan lapangan kerja, menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan output fisik, kemampuan teknis insinyur dan kontraktor nasional semakin meningkat dan memiliki kapasitas mengerjakan hampir seluruh kebutuhan infrastruktur.

Hal itu seiring dengan cukup banyaknya pengalaman membangun infrastruktur, pengembangan profesionalisme melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII), penyiapan SDM baru melalui program profesi insinyur di perguruan tinggi serta sertifikasi badan usaha di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Penerapan dan temuan teknologi baru antara lain beton pracetak, beton kekuatan tinggi, maupun beton ringan serta metoda pelaksanaan konstruksi peluncuran beton, maupun komposit dengan teknologi baja memungkinkan pembangunan jalur melayang lebih ramping dan mutu lebih terjamin, antara lain pembangunan LRT maupun MRT, jalan layang maupun bundaran Semanggi.

Investasi infrastruktur jelas positif menguntungkan, IMF menunjukkan investasi infrastruktur membawa manfaat ekonomi 1,5 kali nilai investasinya. Tingkat manfaat dapat lebih besar lagi di negara sedang berkembang yang infrastrukturnya belum lengkap dibandingkan dengan negara maju.

Untuk Indonesia, percepatan pembangunan infrastruktur sejauh ini telah menjadi fokus perhatian pemerintah yang dengan signifikan telah meningkatkan alokasi pembiayaannya.

Sebagaimana praktek di berbagai negara, pembangunan infrastruktur menggunakan sepenuhnya dana pemerintah dihadapkan keterbatasan terkait pemenuhan disiplin fiskal, sehingga margin fiskal yang ada belum mencukupi memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Dihadapkan pentingnya memenuhi seluruh kebutuhan membangun infrastruktur yang memerlukan biaya investasi sangat besar, maka sumber pendanaan potensial melibatkan dana publik atau dana swasta.

Sebagai ilustrasi kilas balik awal beroperasinya jalan tol Jagorawi pada 1978, meskipun pendanaan awalnya anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri, saat dioperasikan masyarakat mulai turut membiayai melalui tol.

Selanjutnya BUMN PT Jasa Marga mulai melaksanakan pembangunan, manajemen dan pemeliharaan jalan tol sesuai Undang-Undang Jalan No. 13/1980 dan tahun 1987 Badan Usaha swasta dapat membangun jalan tol melalui Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) dengan BUMN PT Jasa Marga.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan jalan tol, dilakukan perbaikan iklim investasi melalui UU No. 38/2004 tentang Jalan sebagai dasar hukum utama kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan tol untuk menyediakan akses bagi berbagai kegiatan dalam bentuk arus lalu lintas cepat dan lancar dengan meminimalkan gangguan hambatan samping maupun operasional memenuhi spesifikasi jalan bebas hambatan.

Pemerintah menetapkan pengembangan jaringan jalan tol sebagai bagian dari jaringan jalan nasional, tetapi dimungkinkan badan usaha mengajukan proyek prakarsa disertai hasil studi kelayakan.

Tarif tol merupakan salah satu unsur pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan sehingga kepastian tarif tol yang kenaikannya ditetapkan setiap 2 tahun berdasarkan faktor inflasi merupakan unsur penting investasi jalan tol yang menentukan kelayakan usaha.

Peran masing-masing fungsi regulator, contracting agency dan operator dipisahkan tegas dengan PT Jasa Marga sebagai operator jalan tol seperti halnya badan usaha lain, peran regulator oleh pemerintah (Ditjen Bina Marga), dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berkaitan pengusahaan jalan tol dan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pertama, meninjau karakteristik berbagai proyek infrastruktur yang tingkat kelayakannya bervariasi dan adanya batasan pembiayaan APBN, peran intensif pemerintah mendukung badan usaha untuk membangun infrastruktur yang secara nasional strategis, tetapi belum layak secara komersial mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan tanah terutama yang masuk kriteria proyek strategis.

Bentuk lain berupa pembangunan sebagian segmen proyek yang selanjutnya secara keseluruhan masuk dalam konsesi badan usaha. Bentuknya Viability Gap Fund (VGF) yang diberikan pada proyek KPBU terpilih yang belum mencapai kelayakan finansial, sehingga beban biaya pihak swasta berkurang dan kelayakan finansial dapat dicapai.

Sebagai ilustrasi, ruas jalan tol yang telah memperoleh dukungan antara lain Solo-Kertosono, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Balikpapan-Samarinda maupun Menado-Bitung serta yang sedang proses tender di Serang-Panimbang.

Kedua, melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), bankability proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat ditingkatkan karena adanya penjaminan atas risiko wanprestasi mitra pemerintah yang berlaku sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK).

Adapun risiko dalam Perjanjian Proyek Kerjasama KPBU yang menjadi perhatian investor dan perbankan adalah risiko offtake, risiko politik dan risiko terminasi, seperti telah diberikan pada PLTU Batang dan untuk Jalan tol Menado Bitung dan Pemalang-Batang juga diberikan cakupan penjaminan yang sama kecuali risiko offtake.

Skema ini khususnya akan lebih meningkatkan kelayakan investasi bagi proyek KPBU dengan PJPK subnasional seperti pemerintah daerah dan BUMN pemegang mandat khusus di antaranya PLN.

Dari segi pembiayaan, pemerintah telah mendirikan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang keduanya merupakan lembaga pembiayaan infrastruktur dan telah selama ini banyak mendukung pembangunan infrastruktur.

Ketiga, keberadaan aset infrastruktur yang akumulasi nilainya semakin tinggi, pada tingkat kondisi tertentu mengalami deteriorasi tinggi seperti pada jalan akibat akumulasi beban, sehingga sensitif gangguan external seperti bencana maupun beban berlebih yang membahayakan publik pemanfaat infrastruktur dan untuk menanganinya semakin mahal.

Untuk itu diperlukan aset manajemen untuk memetakan umur sisa berbagai infrastruktur yang ada sebagai basis pemeliharaan preventif dengan prinsip preservasi, agar aset yang ada senantiasa berfungsi baik sesuai umur rencana dan penanganan infrastruktur lebih efisien dan berkeselamatan.

Penanganan infrastruktur yang terlambat atau sudah terlanjur rusak mengakibatkan biaya berlipat. Diperlukan APBN atau APBD untuk kebutuhan peningkatan maupun rekonstruksi aset infrastruktur tersebut.

Dengan ketersediaan anggaran pemerintah saat ini, agar tercapainya target kebutuhan penanganan, inovasi terbaru Skema Availability Payment (AP) perlu dipacu pemanfaatannya.

Saat ini peningkatan 3 ruas jalan lintas timur Sumatra dan 1 ruas pembangunan jalan di Papua sedang proses dibangun dengan skema AP.

Dengan basis kinerja layanan, Badan Usaha mendanai peningkatan atau pembangunan infrastruktur jalan tersebut dan pemerintah membayar tahunan dimulai tahun ketiga sesuai dengan kinerja pelayanannya selama 15 tahun.

Dengan demikian skema ini memungkinkan pelayanan infrastruktur untuk ekonomi dan sosial berjalan dengan pembayaran dari pemerintah bertahap seiring peningkatan produktivitas wilayah dengan berfungsinya infrastruktur tersebut dengan pembiayaan konstruksi oleh Badan Usaha yang dapat memanfaatkan dana publik atau swasta yang setengah menganggur.

Keempat, untuk pembangunan infrastruktur baru dapat memanfaatkan AP dengan prinsip pemerintah hanya membayar gap berupa selisih antara pendapatan tol dengan kebutuhan perolehan agar memenuhi kelayakan finansial sesuai kesepakatan.

Pembangunan ruas jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 km saat ini dibagi atas 51 km tender normal jalan tol yang sudah selesai dan memerlukan VGF 33 km yang sedang tender dengan skema AP.

Model ini merupakan solusi kreatif meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur yang memungkinkan dikembangkan mencari kombinasi optimal sesuai jenis proyeknya antara porsi AP dan porsi loan oleh pemerintah dengan tingkat bunga pinjaman lebih baik, sehingga total pembiayaan optimal dan juga sebagai penerapan “fee for services” bagi pemakai jalan.

Kelima, terkait dengan upaya mempercepat peningkatan dan perluasan investasi swasta melalui skema KPBU, antara lain dapat melalui divestasi infrastruktur sebagaimana sedang dilakukan BUMN PT Waskita Karya maupun PT Jasa Marga.

Pemerintah juga tengah menggalakkan Sekuritisasi aset infrastruktur BUMN dengan menerbitkan instrumen keuangan yang dapat dibeli institutional investor seperti dana pensiun dan asuransi, di mana jaminan investasi adalah arus kas masa mendatang dari special purpose vehicle (SPV) proyek.

Sebagaimana diterapkan untuk beberapa jalan tol Jasa Marga yang sudah operasional, sekuritisasi membantu penggalangan dana dari sektor swasta tanpa beban pasiva pada neraca keuangan perusahaan induk.

Keberadaan konsorsium BUMN-Swasta dapat pula sebagai alternatif meningkatkan investasi swasta untuk infrastruktur.

BUMN PT Hutama Karya yang sedang membangun sekitar 2700 km rencana jalan tol di pulau Sumatra melalui penugasan khusus perlu mengembangkan formulasi bekerja sama dengan sektor swasta mempertimbangkan bahwa kebutuhan pendanaan sangat besar dan sebagian besar ruas yang ditugaskan belum mencapai kelayakan finansial.

Keenam, dalam rangka meningkatkan outcome dan impact pengembangan berbagai kawasan industri, permukiman maupun wisata, maka pembangunan infrastruktur yang di bundling dengan pembangunan berbagai kawasan tersebut merupakan alternatif.

Pemaketan ini sekaligus subsidi silang terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga meningkatan kelayakan finansialnya pembangunan infrastruktur dan kawasan melalui KPBU.

Demikian beberapa alternatif skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui KPBU dan alternatif formulasi menarik secara maksimal investasi swasta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur.

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya