Bangun Konektivitas demi Kejar Ketertinggalan & Kemakmuran

Oleh: Kurniawan A. Wicaksono 09 Oktober 2017 | 02:00 WIB
Bangun Konektivitas demi Kejar Ketertinggalan & Kemakmuran
Pengendara melintas di area proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, di kawasan Muara Fajar, Pekanbaru, Riau, Senin (25/9)./ANTARA-Rony Muharrman

Ketertinggalan dalam pembangunan menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk meluncurkan berbagai formula kebijakan yang berkaitan dengan jalan tol pada saat ini. Oleh karena itulah, pendayagunaan sumber dari internal pemerintah—termasuk BUMN—menjadi salah satu opsi yang paling besar diambil.

Bagi Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), solusi atas hambatan yang selama ini terjadi dalam pembangunan jalan tol, seperti pembebasan lahan dan skema pembiayaan, harus segera diambil. Apalagi, dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, permasalahan konektivitas menjadi bagian yang krusial dalam perekonomian.

“Artinya ini adalah kondisi yang harus kita ambil untuk mengejar ketertinggalan. Sementara itu, kita juga harus mulai menyiapkan pijakan ke depan untuk skema yang ideal bagi industri, terutama swasta,” ujarnya.

Menurutnya, backbone konektivitas dewasa ini ada di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Pasalnya, pembangunan jalan tol mampu memberikan nilai keekonomian yang tinggi karena ada dampak efisiensi. Dia memberi contoh, di Malaysia, waktu tempuh untuk perjalanan 100 kilometer hanya 1,5 jam sedangkan di Indonesia mencapai sekitar 2,75 jam.

Seraya meminjam pepatah China ‘jika mau kaya, bangunlah jalan’, Herry menegaskan bahwa hal itu perlu diterapkan di Tanah Air. Pasalnya, dengan membangun jalan tol, ada potensi peningkatan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Pada saat yang bersamaan, ada peran pendistribusian dari satu titik ke titik lain yang turut dilakukan. “Setiap dibangun [jalan tol], walaupun dipagari, nilai tambahnya langsung naik,” imbuhnya.

Pasalnya, ada dua dimensi penting yang selalu diawasi oleh BPJT. Pertama, kuantitas dan kualitas pembangunan jalan tol. Untuk mengejar ketertinggalan, dia berkomitmen memperbanyak kuantitas dengan kualitas yang baik. Dalam dimensi ini, ada unsur efisiensi yang tetap dijaga agar tidak ada peningkatan cost overrun.

Kedua, dimensi pelayanan ke masyarakat. Dalam dimensi ini, pemenuhan SPM secara konsisten harus terus dilakukan. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada penggunaan instrumen tarif, asalkan tetap terukur. Dengan demikian, baik dari sisi badan usaha maupun masyarakat juga mendapatkan keadilan.

“Tarif memang dibutuhkan karena harus ada kepastian dari sisi investasi yang terikat banyak hal. Namun, pengguna tetap harus terlindungi karena apa yang mereka terima harus terukur hasilnya. Seimbanglah,” jelas Herry.

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya