PENERIMAAN NEGARA 2017: Pajak Siaga Satu

Oleh: Edi Suwiknyo 10 Oktober 2017 | 02:00 WIB
Menteri Keuangan sekaligus Ketua I Tim Pengarah Tim Reformasi Perpajakan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan), dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait jalannya roda perekonomian, di Jakarta, Senin (3/4)./Antara-Rivan Awal Lingga

JAKARTA— Kementerian Keuangan memiliki tugas berat di bidang pendapatan negara pada akhir tahun ini, setelah realisasi penerimaan pajak pada September tercatat Rp770,7 triliun atau baru 60% dari target.n

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2017 mengusung target penerimaan pajak senilai Rp1.283,6 triliun. Realisasi per September itu bahkan tercatat minus 2,79% pertahun (yoy).

Yon Arsal Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengatakan pertumbuhan negatif itu merupakan implikasi dari penerimaan yang tidak berulang (uang tebusan dan PPh final revaluasi) serta beda waktu pencairan PBB dan PPh yang ditanggung pemerintah yang nilainya cukup signifikan.

“Tentu dengan waktu yang tersisa ini, kami akan mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk tindak lanjut pasca Tax Amnesty,” kata Yon di Jakarta, Senin (9/10).

Kinerja penerimaan per September tersebut ditopang oleh penerimaan pajak nonmigas senilai Rp732,1 triliun atau minus 4,7%. Kinerja pajak nonmigas itu dipengaruhi realisasi PPh nonmigas senilai Rp418 triliun (-12,32% ) atau masih 56,3% dari target.

Kendati sebagian sektor tumbuh negatif, penerimaan PPN dan PPnBM masih menunjukkan kinerja yang cukup moncer. Realisasi penerimaan dua sektor pajak tersebut senilai Rp307,3 triliun atau tumbuh 13,7% year on year.

Tantangan penerimaan pajak tahun ini memang cukup berat. Sebab, apabila tahun lalu penerimaan pajak ditopang oleh pemasukan dari tax ammesty sekitar Rp100 triliun, tahun ini nyaris penerimaan dengan jumlah lumayan besar itu tak lagi bisa masuk ke kas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 30 September 2016 lalu sumbangan amnesti pajak ke penerimaan 2016 mencapai Rp94,6 triliun. Realisasi uang tebusan itu turut mengerek penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp791,9 triliun pada periode itu.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan September tahun ini yang senilai Rp770,7 triliun, maka penerimaan pajak pemerintah masih minus 2,79%.

Kinerja yang melempem tersebut membuat Ditjen Pajak mulai mencari cara supaya target pajak aman.

Selain implementasi PP No.36/2017 tentang kategori harta bersih, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga mengeluarkan instruksi Nomor INS-05/PJ/2017 tentang pengamanan penerimaan Ditjen Pajak 2017.

Dalam instruksi yang memuat tiga pokok penting itu, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) diminta untuk mengaktifkan perangkat telepon selama 24 jam.

Selain itu, instruksi itu juga mengamanatkan supaya dalam penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak hanya boleh dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak. Instruksi itu telah ditandatangani oleh Dirjen Pajak pada tanggal 5 Oktober 2017.

Untuk memastikan penerimaan tahun ini aman, Dirjen Pajak acapkali melakukan safari ke beberapa kantor wilayah dan pelayanan pajak pratama.

INSTRUKSI 5 OKTOBER

Ken Dwijugiasteadi menyatakan instruksi 5 Oktober terkait dengan pengamanan penerimaan pajak 2017 merupakan upaya untuk mengingatkan jajarannya supaya siaga satu.

Dia menyanggah keberadaan instruksi 5 Oktober tersebut bukanlah berarti penerimaan 2017 dalam situasi yang gawat.

“Ini komitmen saya dengan teman-teman yang ada di lapangan agar semua siap-siap dan siaga satu-lah,” kata Ken di Jakarta, Senin (9/10).

Otoritas pajak, kata Ken, tetap optimistis penerimaan tahun ini bakal terealisasi. Sejumlah strategi baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi akan terus ditempuh untuk menambah realisasi penerimaan. “Data yang sudah ada tentu akan ditindaklanjuti tak mungkin didiamkan,” tegasnya.

Otoritas pajak mencatat WP rata-rata baru melaporkan 60% dari keseluruhan harta. Oleh karena itu, sebelum pemeriksaan digencarkan,maka Dirjen Pajak masih memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Soal penegakan aturan, Ditjen Pajak tak mau serampangan, mereka akan sangat selektif terhadap WP dengan pertimbangan jumlah sumber daya manusia di Ditjen Pajak yang tak mungkin menindak seluruh WP yang ditengarai tak patuh.

Meski akan selektif, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I Sakli Anggoro menyampaikan, setelah menerima edaran dari kantor pusat, mereka akan menggencarkan pemeriksaan terhadap WP khususnya yang tidak mengikuti tax amnesty.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai

realisasi penerimaan pada tahun ini hanya akan berada di kisaran 89% dari target atau hanya sebesar Rp1.142,4 triliun dari target APBN P 2017 senilai Rp1.283,6 triliun.

“Iya ini meski secara persentase naik, namun secara nominal turun,” katanya, Senin (9/10).

Pemerintah, kata dia, memang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2017 tentang harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan sebagai kelanjutan dari pengampunan pajak.

“Potensinya memang cukup besar, tetapi waktunya sempit,” kata Yustinus.

Dengan situasi saat ini, extra effort (upaya lebih) tak bakal banyak menolong, pemerintah justru harus melakukan extraordinary effort (upaya luar biasa) supaya shortfall penerimaan pajak tak terus melebar. Namun pemerintah juga harus memerhatikan bahwa situasi saat ini belum terlalu baik.

“Tetapi seharusnya sudah ada data akurat yang bisa langsung ditarget, kalau ada tambahan dari situ saya kira cukup baik,” tukasnya. (Hadijah Alaydrus)

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya