Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mengelola risiko proyek infratruktur dengan cermat karena sebagian proyek dibiayai dengan utang dari swasta maupun pinjaman oleh badan usaha milik negara (BUMN).
“Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang, sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta maupun pinjaman oleh BUMN, selain dari APBN yang notabene besaran utangnya juga makin membengkak,” ujarnya pada Jumat (13/10/2017).
Menurut Ecky, skenario buruknya dari pembiayaan infrastruktur adalah jika gagal bayar, maka BUMN tersebut akan dijual atau BUMN tersebut akan disuntik dengan APBN. Dengan demikian klaim bahwa proyek-proyek infratsruktur tersebut tidak membebani APBN tidak tepat. “Ujung-ujungnya ya APBN juga yang mem-back-up.”
Ekcy menambahkan sedari awal, perencanaan dan mitigasi risiko pembangunan infratruktur harus matang dan harus memperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN. Pasalnya, beberapa tahun terakhir target penerimaan negara meleset dan tahun ini pun diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall.
“Secara prosedural, pastilah disyaratkan feasibility study untuk tiap proyek tersebut. Namun perlu diingat bahwa ada asumsi-asumsi makro yang digunakan untuk menghitungnya,” ujarnya. Persoalannya, asumsi yang digunakan itu bisa jadi over-optimistis, kata politisi PKS tersebut.
Oleh karena itu, selain studi kelayakan harus dilakukan dengan pruden, manajemen risiko juga harus dilakukan dengan baik dari awal, ujar Ecky.
Menurutnya, angka realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur.
“Kita akan merasakan manfaat ekonomi optimalnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, daya beli dan permintaan kita melemah. Nah sisi ini lah yang selama ini saya lihat kurang diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Artinya, belanja-belanja untuk menjaga daya beli dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk itu, menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya karena saling terkait,” ujar Ecky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
