Bisnis.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono berharap pemerintah lebih memperhatikan industri dalam negeri dengan tidak menambah beban, baik dari pajak maupun cukai. Seperti diketahui, pemerintah saat ini berencana mengenakan cukai plastik sebagai salah satu upaya mengurangi risiko pencemaran.
“Kalau nanti kami dikenakan pajak lalu ditambah cukai, kami bisa kejepit. Kalau mau genjot penerimaan, lebih baik pemerintah mengenakan bea masuk barang-barang impor,” katanya, Rabu (18/10/2017).
Fajar menyebutkan banyak barang jadi plastik impor yang bebas masuk pasar dalam negeri, seperti mainan plastik, kemasan plastik, terpal, film, dan sebagainya. Barang-barang jadi yang bebas masuk tersebut terutama berasal dari kawasan Asia Tenggara.
Padahal, dengan perkiraan volume impor barang jadi plastik dari HS number 112 sebesar 800.000 ton per tahun, nilai barang tersebut mencapai US$1,8 miliar. “Kalau ini dikenakan bea masuk sudah berapa yang didapat. Lebih baik pemerintah menyasar barang-barang impor daripada menyasar industri dalam negeri,” katanya.
Adapun, asosiasi berharap pemerintah lebih membantu dalam hal manajemen pengelolaan sampah plastik untuk mengurangi risiko pencemaran. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pengenaan cukai plastik.
Fajar mengatakan pemerintah dapat belajar dari kebijakan cukai plastik di Bangladesh yang tidak berhasil mengurangi sampah. “Saya khawatir kalau masyarakat nanti lebih cuek buang sampah sembarangan karena merasa sudah bayar cukai,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Sulistyo menuturkan pemerintah harus berhati-hati dalam menerap strategi mengenjot pendapatan pajaknya tahun depan, mengingat keluhan dari pengusaha dan industri terkait kebijakan fiskal pemerintah dalam menopang APBN ke depannya.
"Ujung-ujungnya, swasta yang menyumbang 56%—70% terhadap perekonomian, kemudian menjadi tidak bergairah karena stategi fiskal pemerintah membuat mereka tidak yakin," ujar Eko, Rabu (18/10/2017).
Hal yang membuat swasta tidak yakin salah satunya adalah RAPBN 2018 yang mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun atau meningkat 9,14% dari Rp1.7361 triliun dalam APBNP 2017 dan dinilai terlalu optimis. Padahal, realisasi penerimaan pajak sampai dengan September 2017 masih berada di kisaran 60% dari target yang dipatok sekitar Rp1.400 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
