KEJAHATAN KEUANGAN : Hukum Berat Pemalsu Uang

Oleh: Samdysara Saragih 19 Oktober 2017 | 02:00 WIB
KEJAHATAN KEUANGAN : Hukum Berat Pemalsu Uang
Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti saat ungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/7)./ANTARA-Didik Suhartono

Direktur Departemen Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia (BI) Luctor E. Tapiheru mengatakan bahwa penanganan uang palsu (upal) tidak cukup ditangani oleh otoritas moneter dan perbankan.

Menurutnya, proses penegakan hukum berperan cukup signifikan terhadap upaya mengurangi tindak kejahatan tersebut.

“Kami sepaham dengan kepolisian dan pengadilan untuk menggunakan UU Mata Uang yang hukumannya cukup berat,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/10).

Dalam UU Mata Uang, hukuman penjara maksimal seumur hidup. Hukuman itu berlaku atas kegiatan ekspor-impor upal dan produksi sampai distribusi alat cetak upal. Adapun, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengganjar hukuman maksimal 15 tahun.

Luctor mengungkapkan sampai Oktober tahun ini sebanyak 80.000 lembar upal beredar di masyarakat atau rata-rata 5 lembar per 1 juta lembar uang asli.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol. Agung Setya memastikan kepolisian akan terus berkolaborasi dengan BI untuk menekan tindak pidana kejahatan mata uang.

BI dianggap memiliki peralatan deteksi upal yang canggih untuk membongkar modus pelaku. “Kita semua tahu bahwa kejahatan ini sangat serius. Jangan sampai ada peluang upal beredar secara leluasa,” katanya.

Editor: Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkini Lainnya