Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan investor pembangunan kereta cepat dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, hingga Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat adalah China.
Budi mengatakan rencananya pembangunan kereta cepat dari Tegalluar menuju Bandara Kertajati merupakan terusan dari jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saat ini penyelenggarannya adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Mestinya demikian [China]. Saya mungkin tarik ke belakang bahwa kebutuhan [pembangunan infrastruktur] transportasi Indonesia kurang lebih Rp1.500 triliun. Kita punya duit Rp500 triliun. Rp1.000 triliun dari swasta. Kalau sudah ada swasta yang mau masak tarik-tarik lagi,” kata Menhub di Jakarta pada Rabu (25/10/2017).
Dia menjelaskan pembangunan kereta cepat hingga Bandara Kertajati akan membuat waktu tempuh dari Tegalluar ke bandara di Majalengka tersebut hanya sekitar 30 menit dengan kecepatan sekitar 200 kilometer per jam dan jarak 80 kilometer.
Pembangunan prasarana kereta cepat dari Tegalluar menuju Bandara Kertajati, ungkapnya, belum akan dikerjakan dalam waktu dekat. Saat ini, dia mengatakan fokusnya masih pada pembangunan kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung.
Menurutnya, tidak ada perubahan struktur pembiayaan maupun nilai investasi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“By regulasi, memang ada satu hal yang kita lakukan adalah waktu daripada yang diberikan [konsesi] kepada mereka setelah beroperasi,” katanya.
Menhub menambahkan dengan perencanaan yang baik dan koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan tanah yang labil, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung segera dimulai.
Sebelumnya, Humas Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengatakan penandatanganan amendemen perjanjian konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan pada 4 Oktober 2017.
Penandatanganan tersebut, ungkapnya, dilakukan setelah adanya pembahasan berulang kali. Dalam amendemen perjanjian konsesi kereta api cepat Jakarta-Bandung, lanjutnya, terdapat beberapa hal yang diubah dari perjanjian konsesi sebelumnya.
Perubahan yang terjadi, ungkapnya, yaitu mengenai prosedur pengakhiran perjanjian oleh pihak kedua. “Jika ada konsekuensi akibat adanya pengakhiran perjanjian oleh pihak kedua, akan dimintakan audit terlebih dahulu oleh jasa penilai publik (BPKP) atau auditor pemerintah yang ditunjuk,” kata Hutajulu.
Kemudian, lanjutnya, Kementerian Perhubungan juga meminta agar seluruh pekerjaan konstruksi diasuransikan.
Pada prinsipnya, menurut dia, konsesi sebagaimana telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Maret 2016 sudah menjadi dasar bagi PT KCIC untuk memulai pekerjaan prasarana kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Amendemen terhadap konsesi kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan, papar Hutajulu, adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
