Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim jenis bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar oktan (research octane number/RON) 89 sudah sesuai dengan spesifikasi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan berdasarkan laporan dari PT Vivo Energy Indonesia sebagai pemegang surat izin usaha niaga umum, RON 89 yang dijual telah sesuai spesifikasi.
Dikutip dari Peraturan Menteri No.48/2005, Direktur Jenderal menetapkan standar mutu produk olahan minyak dan gas. Adapun, Direktur Jenderal menetapkan spesifikasi produk yang boleh beredar di dalam negeri melalui Keputusan Direktur Jenderal. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, spesifikasi BBM yang telah ditetapkan RON 48, RON 88, RON 90, Avtur, kerosin dan minyak bakar.
Adapun, sebelum bisa beredar, standar dan mutu hasil olahan ditetapkan Dirjen Migas setelah mendapat pertimbangan instansi lain yang berwenang melakukan pengujian.
"[Vivo] sudah bilang, sesuai spek 89," ujarnya usai menghadiri Paparan Capaian Kinerja Hulu Minyak dan Gas Bumi Kuartal III/2017, Jumat (27/10/2017).
Dalam Keputusan Dirjen Migas No.933.K/10/DJM.S/2013, kadar minimal RON di level 88 dengan tanpa kadar maksimum. Selain itu, diatur pula standar kandungan sulfur, timbal, logam, oksigen olefin hingga benzena.
Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui apakah sudah menerbitkan spesifikasi baru untuk standar RON 89.
"Nanti saya cek ke direktur teknik dan lingkungan. Saya belum ini.."
Sebelumnya, Corporate Communication Vivo Energy Indonesia, Maldi Al Jufrie mengatakan dikeluarkannya produk RON 89 dengan harga hari ini Rp6.100 per liter karena pihaknya tak mau terlibat polemik penjualan bahan bakar minyak jenis RON 88. Pasalnya, untuk kawasan di luar Jawa, Madura dan Bali, pemerintah masih mengatur harga jual untuk jenis RON 88 dan RON 48 yang masih mendapat subsidi per liter Rp500.
Sementara itu, bahan bakar minyak masuk kategori penugasan bila dijual di wilayah selain Jawa, Madura dan Bali. Pemerintah pun dalam Peraturan Presiden No.191/2014 menetapkan syarat kepemilikan fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM agar badan usaha bisa mendapat penugasan. Adapun, hingga saat ini pemerintah baru menugaskan penyediaan dan penyalurannya kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di sisi lain, Vivo membangun SPBU tak hanya di Jawa tapi juga di Maluku yang rencananya akan berdiri tiga unit.
Menurut Maldi, atas persetujuan pemerintah, pihaknya bisa membuat produk baru dengan kadar RON 89 atau lebih tinggi kadar RON-nya dibandingkan dengan premium yang sudah beredar.
"Kami sebenarnya enggak pengen lah terlibat polemik 88 kenapa belum ada penunjukan 88. Oleh karena itu kami Alhamdulillah atas persetujuan pemerintah bisa membuat produk baru Revvo 89," ujarnya seusai peresmian uji operasional Vivo di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/10/2017).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
