BANTUAN PANGAN NON TUNAI : Beban Ganda Pemerintah

Oleh: Azizah Nur Alfi 02 November 2017 | 02:00 WIB

Langkah pemerintah untuk mengubah skema bantuan pangan menjadi non tunai alias kupon atau voucher pangan berpotensi menjadi beban ganda, yakni dari sisi alokasi anggaran untuk rumah tangga sasaran serta upaya menjaga stabilitas harga pangan.

Pemerintah memperluas pelaksanaan bantuan pangan non tunai dari 1,28 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 44 kota pada 2017 menjadi 10 juta KPM di 98 kota dan 118 kabupaten pada 2018.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menyampaikan pemerintah mengalokasikan Rp20,8 triliun untuk bantuan pangan pada APBN 2018 dengan sasaran 15,6 juta KPM.

Dari angka ini, 10 juta KPM dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai dan 5,6 juta berupa Bansos Beras Sejahtera (rastra).

Andi mengatakan persiapaan infrastruktur bantuan pangan non tunai tengah berjalan, baik penyalur dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himbara maupun outlet penyedia bahan pangan seperti e-Warong Kube dan Rumah Pangan Kita (RPK).

"Kesiapan sedang berproses. Agen bank sudah siap. Bulan depan mulai personifikasi kartu baru. [Outlet] sudah disiapkan masing-masing bank," kata dia, Selasa (31/10).

Perubahan mekanisme penyaluran rastra menjadi non tunai melalui transfer ke KPM, diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih transparan. Pengawasan bantuan juga lebih mudah.

KPM juga bebas memilih kualitas beras dan kebutuhan pangan lain yang akan dibeli. Dalam pola ini, KPM menerima bantuan Rp110.000 per bulan, yang diperuntukkan membeli kebutuhan pangan tertentu seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula.

"Nantinya, tidak ada lagi istilah ‘bagito’ dalam Rastra [beras sejahtera] alias bagi roto, karena hanya yang berhak yang akan menerima BPNT," tutur Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam paparan 3 Tahun Jokowi-JK, Oktober kemarin.

BULOG

Di tengah upaya perbaikan penyaluran bantuan, perubahan pola ini secara langsung berimplikasi ke Perum Bulog. Alokasi rastra berkurang, dari 15,5 juta RTS pada 2016 menjadi 14,3 juta RTS pada 2017 dan tersisa 5,6 juta RTS pada 2018.

Dengan demikian, jumlah beras yang disalurkan Bulog juga berkurang. Sejalan dengan itu, penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog menyesuaikan dengan kebutuhan.

Direktur Pengadaan Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebut kebutuhan beras untuk penyaluran 2018 sekitar 1 juta ton. Angka ini jauh dari proyeksi penyerapan hingga akhir 2017 yang sebesar 2,3 juta ton. Artinya, akan ada sisa beras di gudang Bulog.

"Bulog telah mengusulkan ke Menko [Perekonomian] untuk serapan 2018 dapat menjadi beras cadangan pemerintah, artinya kuota ditambah. Ini untuk menjaga harga di tingkat petani [supaya tidak jatuh]," katanya.

Selama ini Bulog bertugas menyediakan dan menyalurkan beras ke rumah tangga sasaran. Dalam pengadaan beras, Bulog menyerap gabah/beras petani. Tugas ini tertuang dalam Inpres No. 5/2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Direktur Pengembangan Bisnis Bulog Imam Subowo menyampaikan Bulog siap mengisi outlet penukaran kupon pangan melalui Rumah Pangan Kita yang ditangani Bulog. Saat ini ada 26.446 RPK yang tersebar di Indonesia.

Menurut dia, sebaran RPK ini semestinya dapat dimanfaatkan sebagai outlet penukaran kupon pangan. Pada 2017, ujicoba BPNT hanya melibatkan 3.000 RPK dari total yang ada.

"[Bulog] belum ada penugasan apa-apa. Memang perlu evaluasi khusus [pasca BPNT], harus ada perubahan yang dilakukan karena tidak ada lagi subsidi," kata dia, Rabu (1/11).

BEBAN GANDA

Wakil Kepala Perum Bulog periode 1999—2000 Sapuan Gafar berpendapat pemerintah bakal memiliki pekerjaan ganda dengan perubahan bantuan pangan dari penyaluran rastra menjadi non tunai.

Yakni menyiapkan alokasi bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan alokasi guna stabilitas harga. Keduanya, kata dia, membutuhkan dana besar.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori berpendapat serupa. Dia mengatakan penyerapan beras oleh Bulog pasca pelaksanaan BPNT akan berkurang. Ini berdampak pada penyerapan gabah atau beras petani.

"Tidak rasional, mewajibkan sebuah perusahaan menyerap gabah petani dalam jumlah besar, sementara tidak dipikirkan penyalurannya. Padahal, biayanya sangat besar," kata dia.

Sejalan dengan itu, fungsi stabilisasi harga rapuh. Sementara itu, pemerintah belum memiliki mekanisme stabilisasi harga yang jelas.

Khudori memandang harga eceran tertinggi belum efektif untuk mengendalikan harga. "Yang terjadi sekarang HET hanya sebagai acuan saja. Sebetulnya harga sudah sangat tinggi," imbuh dia.

Kembali ke Sapuan, dia menilai pola lama penyaluran bantuan yang selama ini berjalan justru dapat menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus.

"Jika memakai raskin [beras miskin], bisa untuk stabilisasi dan bisa untuk menjamin pasokan keluarga miskin dan rawan pangan. Ini yang saya sampaikan pekerjaan dobel," katanya.

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya