INSENTIF PENGUNGKAPAN HARTA : Upaya Penegakan Hukum Jalan Terus

Oleh: Edi Suwiknyo 23 November 2017 | 02:00 WIB

MANADO — Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.03/2017 sebagai perubahan kedua PMK 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak tak akan mengganggu penegakan hukum.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menyatakan pihaknya tetap konsisten dalam melaksanakan berbagai kesepakatan pascapengampunan pajak, termasuk mengoptimalkan peran Peraturan Pemerintah (PP) 36/2017 tentang dalam meningkatkan kepatuhan WP.

"Kami konsisten dengan komitmen kami. Tetapi memang kami memprioritaskan yang tidak ikut tax amnesty, tetapi WP yang ikut TA juga bisa dimanfaatkan," kata Yoga di Manado, Rabu (22/11).

Sampai saat ini, Ditjen Pajak telah mengirim ratusan ribu data WP ke KPP untuk ditindaklanjuti.

Data tersebut, menurut Yoga, akan terus divalidasi sampai akhirnya data tersebut dianggap valid, sebelum kemudian dikeluarkan surat perintah pemeriksaan (SP2). Adapun sampai saat ini sudah ada sekitar 951 instruksi pemeriksaan, dari jumlah tersebut ada sekitar 811 yang diterbitkan SP2.

Dari jumlah itu, Ditjen Pajak telah menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) sebanyak 68 laporan senilai Rp5,7 miliar.

"Kami akan melaksanakan seprofesional mungkin, kami enggak bisa 770.000 WP langsung dikeluarkan SP2-nya," imbuhnya.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua PMK No.118/PMK.03/2016, Ditjen memberi insentif berupa kesempatan pengungkapan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau belum melaporkannya di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) selama belum ditemukan oleh Ditjen Pajak.

Atas harta yang telah diungkapkan tersebut akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan PP No. 36/2017.

Merujuk PMK itu besaran tarif yang diatur PMK sesuai dengan PP No.36/2017 tentang Harta Bersih yang Diperlakukan Sebagai Penghasilan. Besaran tarif sesuai aturan itu yakni PPh Badan 25%, PPh Orang Pribadi 30%, dan wajib pajak tertentu 12,5%.

"Dalam pemeriksaan, kami realistis saja enggak semua harta akan kami dapatkan. Nah daripada ada yang enggak pernah kami dapatkan hartanya, ya kami dorong kepatuhan secara sukarela. Makanya PMK ini dimunculkan," ungkapnya.

KUNKER

Pada perkembangan lain, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.

Informasi yang dihimpun Bisnis, sebagian rombongan DPR dan Kemenkeu tepatnya Ditjen Pajak sudah berangkat ke dua negara itu sejak 2 hari lalu. Rombongan kunker memang sengaja dipisah untuk mengefektifkan waktu.

Namun demikian, kunker yang juga diikuti pejabat di Kementerian Keuangan yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiastedi dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo itu juga menyisakan pertanyaan. Pasalnya, kunker dianggap tak akan efektif dalam menuntaskan problematika perpajakan. (Edi Suwiknyo)

Editor: Achmad Aris

Berita Terkini Lainnya