BIMP-EAGA Bahas Ekonomi Perbatasan Internasional di Kaltara

Oleh: Eldwin Sangga 01 Desember 2017 | 12:30 WIB
BIMP-EAGA Bahas Ekonomi Perbatasan Internasional di Kaltara
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tuan rumah penyelengaraan pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA), Kamis (30/11/2017)./Bisnis.com- Eldwin Bin Luther Sangga.

Bisnis.com, TARAKAN - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tuan rumah penyelengaraan pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA).

Pertemuan keempat negara sahabat ini membahas perekonomian perbatasan antar-negara diharapkan bisa mendongrak perekonomian daerah perbatasan khususnya Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kaltara, Johan Johor Mulyadi, menuturkan pembahasan yang dilakukan bisa mendongrak perekonomian daerah perbatasan khususnya Kaltara.

BIMP EAGA yang merupakan sub region organisasi dari Asean, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Apalagi, anggota BIMP-EAGA masuk dalam kawasan pertumbuhan Asia Tenggara.

“Dipilihnya Kaltara sebagai tuan rumah, kerena tiga negara ini perbatasannya paling menempel dengan Kaltara dan yang berbatasannya dengan paling lengkap dengan Kaltara,” ujar Johan, sembari menambahkan kegiatan akan berlangsung dari 30 November 2017 hingga 3 Desember 2017.

Pertemuan BIMP-EAGA ke-21 kali ini, keempat negara akan fokus membahas sejumlah masalah perekonomian yang menyangkut dengan daerah perbatasan. Karena selama ini yang terjadi di keempat negara tersebut, biasanya kawasan perbatasan yang semakin jauh dari ibu kota, maka semakin tertinggal.

Padahal, kata dia, kawasan perbatasanlah yang paling rawan apabila terjadi kesenjangan antara satu negara dengan negara yang lain. Untuk itu, nantinya dalam pertemuan BIMP-EAGA kali ini pembahasan akan lebih difokuskan mengenai kawasan perbatasan yang harus disamakan dan pembangunannya juga harus merata.

“Di daerah perbatasn juga aksesnya harus jelas, keamanannya harus ditata, ekspor-impornya harus diatur supaya bisa mendatangkan keuntungan kepada negar-negara terkait,” jelas Johan.

Dicontohkan Tarakan yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia apabila ekpor dan impor barang tidak diatur dengan benar maka yang terjadi adalah ilegal. Johan menilai, selama ini Kaltara yang berbatasan langsung ke ketiga negara tersebut hanya menjadi konsumen, padahal Kaltara memiliki potensi-potensi produksi ekspor.

“Kaltara ini harusnya menjadi produsen bukan pasar saja,” imbuhnya.

Hadir di pertemuan tersebut adalah senior official Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Asian Development Bank (ADP) yang menjadi penyandang pembangunan perbatasan dari keempat negara. Rencananya, dalam pertemuan tersebut akan dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Editor: Nancy Junita

Berita Terkini Lainnya