PENDAPATAN NEGARA : TANTANGAN BESAR DIRJEN PAJAK BARU

Oleh: Hery Trianto 02 Desember 2017 | 02:00 WIB

Kendati hanya setingkat eselon 1, jabatan direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan adalah posisi istimewa. Betapa tidak, seorang dirjen pajak bertanggung jawab pada setidaknya 85% penerimaan negara.

Oleh karena itu, figur dirjen pajak selalu menjadi sorotan sekaligus harapan bagi publik. Ia memang bertanggung jawab langsung pada menteri keuangan, tetapi sangat menentukan hitam putih kinerja kementerian itu, juga anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pada APBN 2017, misalnya, Ditjen Pajak bertanggung jawab pada penerimaan negara sebesar Rp1.472,7 trilun, atau 85,6% total penerimaan negara Rp1.736 trilun. Pada RAPBN 2018, mereka harus memungut pajak senilai Rp1.609,4 trilun atau 85,6% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun.

Tanggung jawab ini sangatlah besar dan penuh tantangan mengingat jarang sekali Ditjen Pajak mencapai target penerimaan. Hingga 30 November 2017, Ditjen Pajak di bawah kepemimpinan Dirjen Ken Dwijugiasteadi baru mengumpulkan pajak Rp1.148 triliun atau 78% dari target. Itu artinya, masih ada kekurangan Rp324 triliun yang harus dipenuhi pada satu bulan tersisa.

Ken, yang per 30 November 2017 pensiun dan digantikan oleh Robert Pakpahan, memberikan estafet kepemimpinan dan pekerjaan rumah sangat berat. Besar kemungkinan, pemerintah akan mengalami short fall penerimaan pajak yang lumayan besar, mengingat sisa waktu menggenjot pendapatan yang begitu pendek.

Robert Pakpahan, akan menghadapi 31 hari terakhir tahun ini dengan kerja keras. Dia adalah harapan, tetapi sebagai pemimpin baru dia juga memerlukan masa transisi dan konsolidasi. Ini bisa menjadi pisau bermata dua, yakni momentum untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pajak, sekaligus berisiko bila perubahan tidak berjalan dengan mulus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sangat menyadari situasi sulit ini. Oleh karenanya, dalam sebuah tulisan tangan yang diunggah dalam akun media sosial kemarin (1/12), Menkeu meminta Robert membangun kepemimpinan yang efektif, adil, jujur, dan inklusif untuk menggerakkan Dirjen Pajak mencapai target penerimaan dan membangun kepercayaan pembayar pajak dan dunia usaha.

Robert juga diminta untuk memimpin dan meneruskan reformasi pajak dengan memperkuat organisasi melalui sistem dan informasi yang handal seperti negara-negara maju. Dia juga harus membersihkan organisasi dari elemen-elemen buruk, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan membuat layanan membayar pajak menjadi mudah.

Pesan Sri Mulyani begitu lugas dan jelas, mewakili harapan publik yang begitu besar pada lembaga ini. Semua orang tahu, dari uang pajaknya jalan dibangun, sekolah didirikan, layanan kesehatan ditingkatkan.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan, kini menjadi panglima dalam menjalankan konstitusi dalam mensejahterakan rakyat.

Usai meniti jalur licin di pengujung 2018, tugas ditjen pajak bukannya berkurang, tetapi justru makin berat karena target penerimaan yang meningkat. Kita memerlukan sebuah terobosan dan inovasi yang luar biasa, sebuah cara kerja yang tidak monoton dan linear.

Ditjen Pajak 2018 seperti sedang menghadapi sebuah mission impossible, misi mustahil. Namun, justru karea misi itu pula, harian ini perlu kembali mengingatkan bahwa Ditjen Pajak sedang menghadapi perekonomian yang sedang berubah, di mana siklus model bisnis semakin pendek sehingga jaring pajak perlu terus selalu disesuaikan.

Bisa jadi, cara memungut pajak yang efektif pada tahun ini tidak lagi relevan pada tahun depan. Jangan pernah dilupakan juga, kapasitas para pegawai pajak juga perlu di-upgrade sehingga bisa fleksibel dalam menyesuaikan diri, serta memiliki cara kerja yang tidak monoton dan linear.

Hari-hari ini kita sedang menyaksikan perekonomian digital yang mulai menggeser praktik ekonomi lama. Kita juga menjadi saksi tentang perilaku konsumen berubah yang mampu mencerabut zona nyaman industri. Ini adalah pekerjaan rumah tersendiri bagi para petugas pajak.

Dirjen Pajak baru, semestinya menangkap sinyal kuat perubahan ini dan segera menentukan langkah strategis untuk menghadapinya. Kerja baru saja dimulai. Publik dan dunia usaha akan menunggu wajah Ditjen Pajak yang ramah bagi dunia usaha tetapi efektif dalam menghimpun penerimaan negara.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya