Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Premium mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia.
Saat ini, solar masih disubsidi Rp500 per liter, sedangkan Premium dengan kandungan oktan (research octane number/RON) 88 tidak diberikan subsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Ego Syahrial mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk melakukan penyesuaian kembali harga solar dan Premium bila harga minyak menyentuh level US$60 per barel.
Dia menyebut, saat ini formula harga jual bahan bakar minyak (BBM) secara menyeluruh juga sedang dievaluasi agar bisa mendapatkan gambaran terbaru.
Pasalnya, harga jual BBM jenis solar Rp5.150 dan Premium Rp6.450 per liter terakhir kali ditetapkan pada April 2016. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan formula harga BBM sejak 2015 dan belum mengalami perubahan hingga kini.
“Pemerintah sangat terbuka apabila memang kami tengarai harga minyak ini akan melewati harga US$60,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII, Senin (4/11/2017).
Menurutnya, pada tahun ini pihaknya ingin menaikkan subsidi tetap dari Rp500 menjadi Rp750 per liter untuk solar. Namun, usulan tersebut tak diterima Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu.
Adapun, untuk subsidi tetap, pemerintah masih memberikan subsidi Rp500 untuk tiap liter penjualan solar. Untuk Premium, pemerintah tidak memberikan subsidi namun harganya masih ditetapkan.
“Namun, keuangan negara, berdasarkan pembahasan kami dengan Banggar dan BKF, tidak memungkinkan untuk itu.”
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman mengatakan bahwa terdapat potential loss sebesar Rp18,9 triliun hingga September dari selisih harga Premium dan solar yang berlaku. Menurutnya, bila harga jual solar dan Premium mengikuti formula yang ditetapkan, harga jual solar kini sebesar Rp6.700 per liter dan Premium Rp7.350.
Saat ini, katanya, pemerintah yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan kajian struktur biaya dalam penyaluran BBM. Terdapat usulan yang berkembang bahwa ditambahkan Rp50 hingga Rp80 dalam formula harga.
“Nah yang kita bilang selisih pendapatan itu, bedanya di situ aja. Beda antara harga itu dengan harga yang sebenarnya ditetapkan,” katanya.
Dia menilai bahwa bila penyesuaian dilakukan, akan sangat membantu kondisi keuangan perseroan. Di sisi lain, pihaknya masih mampu menjalankan program BBM satu harga kendati formula harga belum diubah.
Menurutnya, beban biaya pelaksanaan program tersebut di tahun ini sebesar Rp200 miliar karena pelaksanaannya yang bertahap. Hal itu, katanya, berbda dengan hitungan akumulasi perseroan yakni Rp800 miliar.
“Ada masalah timing. 800 kan kalau dari awal tahun. 200 kan karena agak di belakang sedikit (penerapannya),” katanya.
Untuk bisa mengimbangi penyebaran BBM satu harga, perseroan juga mengalokasikan US$700 juta untuk pembangunan infrastruktur.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Muchammad Iskandar mengatakan, anggaran investasi itu utamanya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas tangki penimbunan BBM dan LPG milik perseroan. Dari dana sekitar US$700 juta itu, sepertiganya atau sekitar US$233 juta dialokasikan untuk pembangunan tangki penimbunan LPG dan sekitar US$467 juta untuk menambah kapasitas tangki timbun BBM.
Tahun depan, pihaknya akan membangun terminal BBM baru yakni di Jambi, Pontianak, Tanjung Baru dan Sukabumi. Untuk wilayah lainnya seperti Padang, Wayami, Tuban hanya akan bertambah tangki pada fasilitas eksisting.“Hampir semua [investasi] untuk infrastruktur BBM, LPG kurang lebih sepertiganya. Kan kami punya lebih dari 100 terminal BBM,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
