Bisnis.com, BALIKPAPAN – Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kaltim dan Kaltara memastikan ketahanan beras publik (PSO) aman hingga 5,4 bulan ke depan, dengan rencana penyaluran sebanyak 2.410 ton tiap bulan. Sedangkan untuk ketahanan beras komersial hanya mencapai sebulan ke depan, dengan rencana penyaluran 377 ton tiap bulan.
Suplai beras yang masih mengandalkan penghasil luar daerah, yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur membuat tingkat penyerapan beras pada 2017 tak mencapai target. Dari 15.500 ton baru 3.500 ton, atau masih kurang 20 persen dari target 2017.
“Kita akan fokus untuk tahun depan,” jelas Kepala Bulog Divre Kaltimra Muhammad Anwar kepada Bisnis, Selasa (12/5).
Sementara, melihat kebutuhan beras untuk wilayah Kaltimra, meliputi Tanjung Redeb, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, dan Tanah Grogot tergolong cukup tinggi. Untuk saat ini, ketersediaan beras hingga Desember 2017 saja melebihi 12 ribu ton, sementara jumlah kebutuhan masyarakat terhadap beras sejak bulan lalu mencapai lebih 25 ribu ton. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Barat yang menjadi lumbung beras utama Kaltimra hanya mampu menopang kebutuhan lokal saja.
“Jika surplus hanya bisa sedikit berimbas ke daerah sekitarnya saja, seperti Balikpapan," kata Anwar.
Bencana alam yang terjadi di beberapa daerah penghasil komoditas pangan dalam beberapa waktu terakhir ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap jumlah pasokan.
Baca Juga
Sementara, dari 11 komoditas utama Bulog selain beras, lima menjadi perhatian utama, yakni gula pasir, daging sapi, bawang dan minyak goreng. Beda halnya dengan empat komoditas lain yang hingga akhir tahun mendatang diprediksi masih aman, terkecuali minyak goreng.
Pria yang kurang dari sebulan menjabat ini mengatakan, preferensi minat pasar yang terus bertumbuh membuat pihaknya juga harus melakukan stabiliasi harga. Konsentrasi dalam gerakan stabilasi pangan untuk mengendalikan harga bahan makanan, salah satunya melalui Rumah Pangan Kita (RPK). Sejak 2015 silam, khusus Balikpapan telah tersedia 292 unit RPK sejak 2015 tersebar di 34 kelurahan.
"Ke depan kami target setingkat RT memiliki satu RPK, membantu stabilitas harga dalam menunjang kerja tim pengendali inflasi daerah," jelas Anwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
