Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu seimbangkan kebijakan Pro-Konsumen & Pro-Produsen petani.
Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (IKA FP USU Jabodetabek) Marolop Nainggolan M.Si. jelang seminar nasional bertema "Pembangunan Pertanian Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat".
Seminar bertujan untuk memetakan permasalahan pokok petani Indonesia, mengevaluasi program pembangunan pertanian (kebijakan, program, dan pencapaian), serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi perkebunan (permasalahan, peluang dan tantangan).
Marolop mengatakan peran strategis sektor pertanian sangat penting dalam pembangunan bangsa. Namun acapkali ukuran keberhasilan pembangunan pertanian masih bertitik berat pada peningkatan produksi dan keterjangkauan hasil produksi oleh konsumen atau kebijakan lebih mengarah kepada kepentingan konsumen (pro-konsumen). Sehingga tidak jarang, kenaikan harga produk pertanian diatasi dengan meningkatkan impor.
Dia mengatakan petani sebagai tulang punggung pembangunan pertanian cenderung masih terabaikan. Perlindungan terhadap petani masih perlu ditingkatkan, sehingga berbagai permasalahan di sektor pertanian Indonesia tidak terus berlangsung.
Contohnya dalam program pencapaian ketahanan/kedaulatan pangan, Pemerintah selalu berusaha melakukan berbagai terobosan peningkatan produksi untuk mengamankan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan. Namun, peningkatan produksi itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.
"Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan pertanian dengan memperkuat model pembangunan yang dapat melindungi petani dan konsumen. Sehingga konsumen dapat menjangkau harga pangan dan petani sejahtera dengan menyeimbangkan kebijakan pro-konsumen dan pro-produsen dalam hal ini petani," ujarnya dalam siaran persnya.
Masalah Pokok Sektor Pertanian Indonesia
Persoalan pokok petani dan pertanian Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa simpul, antara lain: Pertama, sempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, sehingga petani tidak dapat memproduksi hasil pertanian secara maksimal. Reforma agraria yang merupakan suatu kebijakan populis sebagai prasyarat utama penyelesaian problem petani dan pertanian Indonesia belum terwujud. Kedua, ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (pupuk, bibit, pestisida). Banyaknya kebocoran sistem distribusi menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk dengan mudah dan harga terjangkau. Ketiga, akses petani terhadap perbankan sebagai alternatif pembiayaan utama sangat rendah, sehingga petani terjerat sistem ijon dan tengkulak.
Keempat, lemahnya organisasi petani yang mampu menyuarakan aspirasi sekaligus memperjuangkan keluhan petani. Kreativitas petani untuk keluar dari jerat ketergantungan yang merugikan tidak dapat dilakukan karena kalah dalam proses politik dan hukum. Kelima, sumber daya manusia petani sangat rendah. Permasalahan dari sektor pertanian muncul karena kualitas SDM petani cenderung masih rendah, sehingga sulit menyerap pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas usaha, termasuk jika harus berhubungan dengan teknologi.
Acara ini menghadirkan pembicara Dekan PEMA IPB (Rektor terpilih IPB) Dr. Arif SP, M.Si sekaligus sebagai Keynote Speech, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian Dr. Ir. Abdul Basit, MM, Direktur SDM dan Umum PTPN IV Ir. Rizal H. Damanik, MM., Praktisi Pertanian Dan Perkebunan Ir Rusni Kartina, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Ir. Iskandarini Soetandi, MM., PH.D, Peneliti FP USU Ir. Roosganda Elizabeth, M.Si.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
