Pengemplang Pajak Disikat, Duit Negara jadi Sehat

Oleh: Kurniawan A. Wicaksono & Thomas Mola 18 Desember 2017 | 02:00 WIB
Pengemplang Pajak Disikat, Duit Negara jadi Sehat
Petugas menjelaskan cara membuat pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi dengan sistem online (E-Filing) kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/3).Antara-Reno Esnir

Konsekuensi penegakan hukum pascaimplementasi Amnesti pajak ternyata tetap menyisakan kegaduhan belum lama ini. Agresivitas Ditjen Pajak pada akhir tahun dinilai cukup mencemaskan masyarakat, terutama para pebisnis yang sudah mendeklarasikan harta dan membayar uang tebusan.

Melihat persepsi masyarakat ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan yang baru 2 pekan menjalankan tugas menilai, ada tantangan untuk menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengelompokan wajib pajak (WP) yang patuh dan tidak patuh menjadi aspek yang krusial.

Pihaknya mengklaim akan membangun sistem informasi dan manajemen risiko yang bisa dilakukan secara otomatis. Dengan demikian, DJP bisa mengelompokkan 50% WP yang patuh atau mendapat indikator ‘hijau’ ataupun ‘merah’, serupa dengan kebijakan yang ditempuh oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Langkah tersebut pada gilirannya akan berdampak pada perlakuan (treatment) yang berbeda baik untuk pelayanan maupun pengawasan. Selain memberikan dampak positif dalam upaya mengerahkan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pemeriksaan, perbedaan perlakuan ini juga untuk menangkal persepsi ‘berburu di kebun binatang’.

“Kalau yang ‘merah’ itu kita bongkar-bongkar bolehlah. Kalau dia marah biarin saja karena dia kelompok ‘merah’. Namun, jangan sampai ke yang ‘hijau’ karena memang sudah patuh,” jelasnya.

Penentuan kelompok warna melalui sistem, sambungnya, untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas. Dengan demikian, segala tindak lanjut yang dilakukan otoritas benar-benar hasil dari analisis data riil. Robert mengakui, sistem ini juga mampu menghindari pemanfaatan celah tindakan yang berujung pada suap ataupun korupsi.

“Jangan pula yang bandel kami baik-baikin. Berarti salah mendeteksi. Untuk yang enggak patuh, kalau kami enggak cukup keras hilang uang negara. Makanya perlu sistem yang andal,” imbuhnya.

Terkait dengan upaya pengamanan target penerimaan tahun ini, Robert mengaku masih ada potensi pajak dari belanja pemerintah pusat dan daerah pada akhir 2017 yang secara alamiahnya tinggi pada Desember. Selain itu, masih ada momentum Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan mengerek konsumsi masyarakat.

Kendati menegaskan ada potensi shortfall—selisih kurang antara realisasi dan target—penerimaan pajak, Robert memastikan APBN akan aman. Pasalnya, realisasi defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan sekitar 2,6%—2,8% terhadap produk domestik bruto.

Saat disinggung terkait dengan langkah ijon dan penahanan restitiusi yang sering dikeluhkan oleh pengusaha menjelang akhir tahun, dia memastikan hal itu tidak ada.

Namun, dia mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan dinamisasi sehingga outlook penghasilan bisa lebih presisi. Apalagi, beberapa indikator, misalnya seperti harga minyak dan batu bara cenderung naik.

“Kalau menggunakan 1/12 dari tahun lalu mestinya kekecilan. Itu seyogyanya sesuatu yang halal untuk di-adjust. Dinamisasi mendekati kondisi keuangan tahun ini, dilakukan akhir tahun,” katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya