PENGELOLAAN KAWASAN PELABUHAN INDUSTRI : Kaltara Ajukan Perusda

Oleh: k29 21 Desember 2017 | 02:00 WIB
ilustrasi/JIBI-Nurul Hidayat

TARAKAN — Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional atau KIPI di Tana Kuning, Kabupaten Bulungan, Kaltara akan dipacu pada 2018.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltara, Datu Iman S. mengatakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie sudah meminta agar pembentukan badan pengelola KIPI ini dapat terbentuk pada September 2018.

Sejauh ini, Pemprov Kaltara sedang memproses penyusunan peraturan daerah (perda) terkait dengan pembangunan KIPI Kaltara.

Pemprov berharap KIPI dapat dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang perdanya sedang digodok. Sementara, itu pihak swasta dapat mengelola melalui pengurusan izin dan masalah eksternal. “Pengelola semua kawasan itu adalah perusahaan daerah [perusda]” katanya, belum lama ini.

Selain untuk memberikan kesempatan bagi perusda, pengelolaan KIPI oleh perusda dibandingkan dengan swasta diharapkan memberi dampak besar untuk daerah. “[Jika swasta], nantinya uang yang berputar di dalamnya adalah uang milik pihak swasta, sedangkan yang menyiapkan daerah kawasan itu [malah] tidak mendapat manfaat besar. Itu pilihannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan penyiapan lahan untuk pembangunan KIPI sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan. Berdasarkan arahan Gubernur Kaltara, dana untuk pembebasan pada 2018 sudah disiapkan sekitar Rp100 miliar, sedangkan lahan yang akan dibebaskan sekitar 11.000 hektare.

Dia menambahkan, nantinya para investor yang akan menanamkan modal di KIPI Kaltara akan mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan dalam kurun waktu 3 jam selesai serta insentif dalam hal pajak.

Sejauh ini, ada tiga investor besar yang telah menyatakan berminat untuk masuk ke KIPI di antaranya PT Inalum, PT Dragon dan PT Albasam. PT Inalum bergerak di bidang memproduksi bahan baku aluminium, sedangkan dua perusahaan lainnya bergerak di bidang perminyakan.

“Kalau jadi [berinvestasi], ini akan menjadi kawasan industri yang sangat besar di Kaltara. Kalau PT Albasam pasti masuk, investasinya itu hampir Rp300 triliun. Belum lagi kedua perusahaan lainnya itu,” paparnya.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya