Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menegaskan tetap melibatkan sektor swasta untuk mendanai program pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui pemerintah telah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat swasta.
"Jika dilibatkan pastinya kerja sama pemerintah-swasta," tegas Bambang, Kamis (4/1/2018).
Baca Juga
Untuk memilih ibu kota baru pemerintah akan mempertimbangkan faktor efisiensi sehingga wilayah yang dipilih harus memiliki tanah yang sudah dibebaskan dan terjangkau dari fasilitas infrastruktur dasar.
Bambang memperkirakan anggaran pemindahan ibu kota akan lebih dari Rp1 triliun. Umumnya, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota beragam. "Ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut."
Menurut Bambang, pihaknya memiliki dua opsi yakni cepat dan bertahap. Namun, keputusan tersebut tergantung Presiden. "Finalnya di Presiden, saya cuma semi final," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
