PENGELOLAAN DANA DESA : Menghindari 'Kutukan' Dana Desa

Oleh: Dhanny S. Sutopo, Dosen FISIP Universitas Brawijaya 05 Januari 2018 | 02:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) disela-sela Penyerahan DIPA, Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta penganugerahan Dana Rakca tahun 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Tahun 2017 yang baru saja beranjak, meninggalkan sebuah asa tentang kondisi Indonesia yang lebih cerah. Hal ini bila kita sandarkan pada poros pembangunan desa yang menjadi kutub pembangunan nasional pemerintahan Jokowi.

Penyerapan Dana Desa (DD) pada tahun kemarin yang sebesar Rp60 triliun bisa mencapai 100%. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, ketika menghadiri acara Kedaulatan Pangan Dan Energi di Palangkaraya.

Hal ini seolah menjadi bantalan tentang potret lusuh kemiskinan yang di rilis BPS pada akhir kuartal I/2017. yaitu 17,098 juta orang miskin tinggal di desa dari total 27,77 juta orang miskin di Indonesia per Maret 2017.

Dan serapan DD tentu menjadi ufuk harapan bahwa mesin pembangunan nasional yang berporos pada pembangunan desa mulai berjalan.

Tentu kita masih ingat bahwa kemilau pembangunan di desa akan menjadi suar bagi pembangunan nasional seperti yang diucapkan sang proklamator kita, Mohammad Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.

Dan tentu kutipan yang disampaikan wakil presiden pertama Indonesia tersebut masih relevan, karena saat ini terdapat hampir 75.000 desa di seluruh Indonesia dimana wilayah itu belum kering dari kubangan kemiskinan.

Hal yang membuat miris ketika kita lacak dengan melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan yang mencapai angka 2,49 per Maret 2017, angka tersebut merangkak naik dari September 2016 yang masih 2,32.

Karena itu tidak berlebihan jika kita mengapresiasi warta tentang serapan DD pada tahun kemarin. Bila kita runut penyerapan DD pada beberapa tahun kebelakang memang terus merangkak naik. Pada 2015 total dana desa mencapai Rp20,7 triliun, dibagikan kepada 74.093 desa. Di tahun pertama ini dana yang terserap mencapai 82,72%.

Lantas pada tahun berikutnya, 2016, dana desa yang dikucurkan sebanyak Rp46,9 triliun dan ditebarkan kepada 74.754 desa dengan serapan mencapai 97,65%. Tidak berlebihan jika keyakinan tentang serapan dana desa sebuah kewajaran, dimana pada pada 2017 disalurkan Rp60 triliun yang dibagi ke 74.910 desa.

Namun dibalik pesona serapan DD, kegelisahan tentang persoalan di dalamnya turut hadir. Hasil pemeriksaan BPK pada semester II/2016, menyibak penyaluran DD di enam pemerintah daerah, yakni Pemkab Grobogan, Pemkab Temanggung, Pemkab Brebes, Pemkab Situbondo, Pemkab Jepara, dan Pemkab Karangasem, seluruh obyek yang diperiksa bertaburan ‘aroma’ persoalan.

Pengelolaan keuangan mendonorkan permasalahan yang paling rimbun. Diantaranya DD terlambat disalurkan dan tidak disalurkan langsung ke rekening desa. Pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendahului pencairan dana desa serta penatausahaan penerimaan uang dan belanja desa tidak tertib. Ada pula soal penyimpanan uang kas desa oleh bendahara desa melebihi jumlah yang ditentukan dan terdapat kas desa yang dikuasai oleh aparat desa bukan bendahara desa serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Bahkan rilis KPK dan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) seolah menambah kecemasan. KPK pada Februari 2017 menyebutkan ada 362 laporan tentang penyelewengan DD dan 87 laporan langsung diproses. Sedangkan ICW membeberkan persoalan korupsi DD meningkat pesat hingga menduduki peringkat ke tiga sektor yang paling banyak ditangani penegak hukum.

Tentu kita semua tak ingin potret buram tentang DD ini terus berepisode. Mala praktek pengelolaan DD tidak boleh terus terjadi. DD bukanlah gelanggang baru menunaikan hasrat kotor berupa korupsi. Pengawasan rasanya masih menjadi kunci, selain perencanaan yang baik dari pengunaan DD tersebut agar booming laku korupsi tidak akan terjadi.

Segunung Persoalan

Perhatian pemerintah sebagai amanat UU No. 6/2014 jangan sampai menjadi kutukan. Bukan kesejahteraan yang tercipta, justru gunungan persoalan yang mewujud. Sebab jejak peran DD bagi pembangunan desa sebuah keniscayaan.

Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer jalan, jembatan 511,9 kilometer, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk Posyandu 7.524 unit, Polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD digunakan pula untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017).

Pencapaian tersebut menjadi etape pembangunan desa, sebuah teritorial yang selama ini terpinggirkan dengan sapuan warna-warna buram jika mengambarkan wilayah desa. Hal ini disebabkan pemerintahannya tidak berdaya, hanya dijadikan lumbung suara saat pesta demokrasi, banyak warga miskin dan pengangguran, langgengnya kelangkaan bahan baku, kuatnya jeratan rentenir, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga desa.

Tidak hanya itu. Memperoleh mudah usaha yang cukup juga masih sulit, disusul kelangkaan air irigasi dan pupuk pertanian, tiadanya bibit lokal, murahnya hasil produksi pertanian, rusaknya infrastruktur hingga terhambatnya inisiasi kreatif di desa.

Jika meminjam istilah Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, Ahmad Erani Yustika, selama ini desa takluk!

Oleh sebab itu DD merupakan altar harapan bagi pembangunan desa, sehingga tampil dengan kekuatan serta jati dirinya.

Tentu DD bukanlah sebuah berhala dari sebuah pembangunan desa. Semangat kebersamaan dengan pola swakelola adalah detak jantung dari pembangunan tersebut. Kewenangan desa dalam mengelola dana akan mengembalikan sekaligus menguatkan kerja budaya yang selama ini menjadi detak kehidupan di desa. Kreativitas dan inovasi yang lahir dari desa masih pekat dengan warna aslinya.

Semoga peran besar DD akan semakin kokoh dilakonkan dan bagi pemegang amanah, nasehat dari Oliver Wendell Holmes (1809-1894) layak untuk dipatrikan bahwa “kredibiltas tidak boleh hancur karena uang. Amanah harus dijaga sebagai bingkai kredibilitas.”

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya