ALOKASI DANA DESAn : Perbesar Pemberdayaan n

Oleh: Yanuarius Viodeogo 06 Januari 2018 | 02:00 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah kanan) memimpin rapat terbatas tentang optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Kabid Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar Ahmad Salafuddin mengatakan, pada 2017 penggunaan dana desa di Kalbar masih didominasi pelaksanaan pembangunan desa yang mencapai 83,15% atau terealisasi Rp749,56 miliar.

Adapun, pemberdayaan masyarakat hanya 7,97% atau senilai Rp71,86 miliar. Selain itu, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp46,99 miliar, atau sebesar 5,21% dan pembinaan kemasyarakatan sebesar 3,66% atau Rp33,03 miliar.

“Kami harapkan komposisi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat bisa menjadi 30:70, atau 70 untuk pelaksanaan pembangunan fisik yang pada 2017 dengan porsi sebesar 20:80,” ujar Ahmad, baru baru ini.

Alokasi dana desa (ADD) di Kalbar, sambungnya, pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, dari Rp1,61 triliun menjadi Rp1,68 triliun yang dialokasikan ke 2.031 desa dengan rerata pagu senilai Rp796 juta per desa.

Adapun kabupaten yang memperoleh dana desa adalah Sambas sebanyak 193 desa, Mempawah 60 desa, Sanggau 163 desa, Ketapang 253 desa, Sintang 390 desa, Kapuas Hulu 278 desa, Bengkayang 122 desa, Landak 156 desa, Sekadau 87 desa, Melawi 169 desa, Kayong Utara 43 desa, dan Kubu Raya 117 desa.

Dari rekapitulasi penggunaan dana desa sampai pertengahan Desember 2017 yang diperoleh Bisnis, Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan ADD lebih tinggi untuk pemberdayaan masyarakat mencapai Rp18,10 miliar, disusul Landak Rp13,32 miliar, dan Sintang mencapai Rp11,09 miliar.

Adapun, kabupaten yang menggunakan ADD untuk pelaksanaan pembangunan fisik paling besar juga Kapuas Hulu sebesar Rp110,57 miliar, berikutnya Ketapang sebesar Rp100,57 miliar, dan Sintang sebesar Rp89,399 miliar dan Sanggau sebanyak Rp85,17 miliar.

“Apakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kalbar sebesar 7,97% dinilai keluar dari harapan pemerintah? Tidak juga, karena memang desa-desa di Kalbar masih tertinggal dari desa di Pulau Jawa yang di sini masih perlu pembangunan infrastruktur fisiknya,” ungkap Ahmad.

Menurutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI menyebutkan, di Kalbar belum ada satu pun yang mencapai desa mandiri berdasarkan No. 030/2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berpotensi Naik

Pada perkembangan lain, kucuran dana desa dari APBN berpotensi ditingkatkan jika sudah ditemukan formula tata kelola yang tepat dan efektif dalam memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat di desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk tahun ini alokasi dana desa masih tetap, yakni Rp60 triliun.

Namun, sebenarnya penggarapan perekonomian sebenarnya juga dilakukan kementerian lain, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan lai nnya.

“Untuk warga desa yang kategori miskin, juga dibantu lewat program-program bantuan sosial seperti PKH, Rastra, dan lainnya,” ungkapnya, seusai Orasi Ilmiah Menteri Keuangan dalam Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya, Jumat (5/1).

Menurutnya, transfer ditingkatkan jika memang dana tersebut memang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat desa.

Guna mempercepat kesejahteraan masyarakat desa, transfer dan dibedakan antara desa yang sudah maju dan belum maju.

Untuk desa yang belum maju, belum berkembang, maka transfer dananya bisa mencapai Rp3,5 miliar, sedangkan desa yang sudah maju sekitar Rp800 juta-Rp900 juta.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo mengatakan, hasil evaluasi DPR menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa perlu ada koordinasi yang kuat antarkementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kemendagri.

Sebagai bentuk block grant, sudah sewajarnya jika desa melakukan perencanaan pemanfaatan dana desa. Perencanaan dilaksanakan pada biasanya sebelum tahun anggaran berjalan.

Dia menegaskan bahwa transfer dana desa itu harus betul-betul memberikan efek pada perkembangan ekonomi di desa, terutama pada pengurangan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, proporsi pemanfaatran Dana Desa yang 30% untuk swakelola, 30% pemberdayaan ekonomi, dan sisanya infrastruktur diterapkan dengan ketat.

“Di tingkat desa perlu dibentuk BUMDes yang akan berfungsi memberdayakan perekonomian warga.”

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengatakan, perlu dibentuk semacam project manager di tingkat kecamatan agar pemanfaatan dana desa bisa berjalan baik dan benar.  (Choirul Anam)

Editor: Bambang Supriyanto

Berita Terkini Lainnya