IBU KOTA BARU KALBAR : Kelayakan Ambawang Tayan Segera Ditetapkan

Oleh: Yanuarius Viodeogo & Dinda Wulandari 08 Januari 2018 | 02:00 WIB
Jalan Perbatasan Kalbar/Lavinda

PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah merampungkan studi kelayakan Kecamatan Ambawang-Tayan, di Kabupaten Kubu Raya yang bakal ditetapkan sebagai ibu kota pemerintahan provinsi, pengganti ibu kota saat ini yakni Kota Pontianak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Ahi mengatakan studi kelayakan itu menjangkau luas area mencapai 5.000 hektare (ha).

“Memang masih panjang mewujudkannya, estimasi mungkin 5 tahun [selesai] karena harus ada keterlibatan dari dewan [legislatif] dan peraturan pemerintahnya supaya memperoleh persetujuan. Spesifik lokasinya belum,” ujar Ahi kepada Bisnis, Minggu (7/1).

Penunjukkan Ambawang-Tayan sebagai ibu kota pusat pemerintahan Kalbar, menurut Ahi, setelah memperoleh beragam masukan dari berbagai pihak terutama kawasan itu termasuk wilayah yang minim konflik pembebasan lahan.

Salah satu lokasi yang diusulkan dalam rencana dokumen studi kelayakan adalah Ambawang-Sekunder C. Namun, daerah ini dinilai banyak persoalan, yaitu, tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga berpotensi menyebabkan konflik sosial.

“Selain itu, di sana, jalur transportasi kurang mendukung karena nanti sebagai perlintasan auto ring road. Pembebasan masalah lahan itu tidak mudah, kedua masyarakat mau tidak digeser, kalau mau harus dengan kompensasi, susah juga,” ujarnya.

Adapun, menurutnya, pemindahan ibu kota pusat pemerintahan sudah lama muncul di permukaan publik, sejak 2008 saat Gubernur Cornelis memulai periode pertama memimpin provinsi ini dan dimasukkan dalam rencana jangka panjang daerah.

Pemindahan ibu kota segera dilakukan, lanjut Ahi, mengingat Kota Pontianak sudah tidak memungkinkan lagi bertahan sebagai pusat pemerintahan provinsi karena tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi.

“Pertama, Pontianak sudah macet. Jadi, perlu ibu kota baru supaya bisa mengurangi kemacetan. Kedua, Pontianak akan difokuskan sebagai kota perdagangan dan jasa saja,” ucapnya.

Di sisi lain, tersiar informasi di berbagai media massa bahwa Kota Singkawang dipilih pemerintah pusat untuk menjadi ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi soal itu, Ahi mengatakan, belum ada penyampaian resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diterima Pemprov Kalbar begitu juga pemprov belum ada mengusulkan lokasi atau mengajukan daerah sebagai ibu kota negara.

“Singkawang sebenarnya tidak ideal karena wilayahnya yang sempit, dan harus tersedia lahan seluas 5.000 ha. Sampai hari ini belum ada resminya dan tidak ada arahan dari PP [peraturan pemerintah].”

PROVINSI OLAHRAGA

Di Palembang, Sumatra Selatan ditargetkan dapat menjadi provinsi olahraga pada 2018 agar pemanfaatan fasilitas Asian Games di Jakabaring Sport City berkelanjutan.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan konsep provinsi olahraga tersebut bisa membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel.

"Setelah Asian Games, bagaimana selanjutnya memanfaatkan fasilitas yang ada secara berkelanjutan dan mengembangkan sport tourism," katanya, pekan lalu.

Alex mengatakan untuk memajukan suatu daerah, syaratnya daerah itu harus dikenal. Dalam hal ini Provinsi Sumsel memilih olahraga, sebab Sumsel sudah memiliki modal tersebut.

"Modal utama kami Jakabaring Sport City [JSC]. Sejak 2004, rekam jejak Provinsi Sumsel mulai dari PON 2004 hingga saat ini tercatat 39 event internasional berkelas Asia, Asia Pacific bahkan dunia berlaga di sana. Ini tidak main-main. Ada mata rantai yang tidak terputus ada perencanaan yang matang sejak awal bertahap merebut Asian Games itu," paparnya.

Dia menambahkan, konsep provinsi olahraga masuk dalam 10 program prioritas yang diusung Pemprov tahun ini. Bahkan, tak hanya menjadi provinsi olahraga, kata dia, Pemprov Sumsel juga fokus membangun lingkungan berbasis lanskap, peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pariwisata.

Selain itu, ada pula prioritas penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, pendidikan berkualitas, kesehatan untuk semua, perumahan dan pemukiman, stabilitas keamanan dan ketertiban, kedaulatan pangan.

Kepala Bappeda Sumatra Selatan Ekowati Retnaningsih, menambahkan capaian kinerja pembangunan provinsi Sumsel tahun 2017 di antaranya, pertumbuhan ekonomi provinsi Sumsel kuartal III/2017 tumbuh 5,56% dibandingkan dengan kuartal III/2016.

"Sumsel juga mampu menurunkan gini rasio pada tahun lalu. Biasanya daerah yang mengejar pertumbuhan ekonomi sulit mengendalikan gini rasio," katanya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya masih memiliki tugas berat untuk menurunkan angka kemiskinan.

Seperti diketahui, angka kemiskinan Sumsel masih berada di posisi 13,10% dari total penduduk atau sebanyak 1,08 juta warganya masih masuk kategori miskin.

"Ada PR [pekerjaan rumah] besar yang harus kami hadapi yaitu menurunkan angka kemiskinan walaupun sebetulnya jika dilihat dari 2009 angka kemiskinan itu sudah turun drastis," katanya.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer