KOALISI POLITIK: Beda Nasib Petahana Dua Provinsi Utara

Oleh: Samdysara Saragih 09 Januari 2018 | 02:02 WIB
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi /tengkuerrynuradi.com

Tengku Erry Nuradi ketiban kursi Gubernur Sumatra Utara pada Mei 2016 untuk menggantikan Gatot Pudjo Nugroho yang dipidana karena kasus korupsi.

Ketika terpilih dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2013, keduanya menggunakan slogan kampanye ‘Ganteng’, akronim dari nama Gatot dan Tengku. Saat itu, Gatot merupakan calon petahana dan kader Partai Keadilan Sejahtera sedangkan Erry adalah Bupati Serdang Bedagai dari Partai Golkar.

Menjelang Pilgub 2018, posisi Erry sebagai petahana tidak terlalu menguntungkan. Partai Nasdem, tempat dia berlabuh setelah meninggalkan Golkar, hanya memiliki 5 kursi di DPRD Sumut. Butuh 15 kursi lagi untuk memenuhi syarat minimal 20 kursi mengusung bakal calon kepala daerah Sumut.

Erry pun menjajaki komunikasi dengan jajaran kekuatan politik besar di Sumut, termasuk Golkar dan PDI-Perjuangan. Gayung bersambut setelah pada Agustus 2017 Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto memberikan rekomendasi kepada Erry, asalkan menggandeng Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai wakilnya.

Setelah aman dengan 17 kursi Golkar plus 5 kursi Nasdem, Erry kembali mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dua partai ‘gurem’ di Sumut ini memiliki masing-masing 3 kursi DPRD.

Namun, tidak kunjung ada deklarasi pasangan tersebut. Apalagi Erry masih berupaya merayu partai besar lain yang mungkin menawarkan kader mereka sebagai pendamping.

Alih-alih mendapatkan tambahan dukungan, Erry justru menuai malapetaka.

Tiba-tiba Ngogesa mengundurkan diri sebagai cawagub dengan alasan kesehatan. Hampir bersamaan waktunya, terjadi perubahan di puncuk pimpinan Golkar dari Novanto ke Airlangga Hartarto.

Rekomendasi calon kepala daerah Golkar di sejumlah daerah, termasuk Sumut, ikut berbelok. Nama Erry terpental, diganti Edy Rahmayadi, Panglima Kostrad Letjen TNI. Kehilangan 17 kursi dari Golkar harus ditambal agar Erry bisa maju.

Bukannya mendapat dukungan, satu-persatu partai koalisi meninggalkan Erry. PKB dan PKPI bergabung bersama Partai Demokrat mengusung Jopinus Ramli Saragih dan Ance Selian.

Nasdem berkongsi dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, PKS, dan Golkar, mendukung Edy-Musa Rajekshah.

Pilgub Sumut 2018 pun resmi diikuti tiga pasangan setelah PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Tragis, kontestasi kepala daerah terbesar di Sumatra itu tidak diikuti oleh petahana.

Erry senasib dengan Rudolf Pardede ketika sebagai petahana tidak dapat mengikuti Pilgub Sumut 2008. Kala itu, Rudolf tidak memperoleh restu dari PDIP karena putra almarhum pengusaha T.D Pardede tersebut tersandung tuduhan ijazah palsu.

LAIN MALUT

Kondisi mirip Erry di Sumut sebenarnya hampir menimpa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Sebagai petahana, Abdul awalnya telah menggenggam rekomendasi untuk maju periode kedua dari partainya, PKS.

Di DPRD Malut, kursi PKS tidak mencukupi untuk mengajukan calon kepala daerah sehingga harus menggandeng PAN yang menyodorkan Madjid Husen sebagai bakal cawagub. Namun, Abdul tidak sreg dengan usulan nama dari PAN. Koalisi pun terancam bubar.

PKS lantas mengalihkan dukungan dari Abdul kepada mantan Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba. Kendati demikian, Abdul terlebih dahulu bermanuver dengan menggandeng PDIP dan PKPI. Cawagub koalisi ini adalah Bupati Halmahera Tengah Mohammad Al Yasin Ali.

Pengusungan kader PKS oleh PDIP jarang terjadi mengingat ideologi kedua partai itu berseberangan. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki ikatan emosional dengan Malut ketika menjadi Presiden RI periode 2001-2004.

Hasto menuturkan jiwa religius Abdul cocok untuk memelihara kedamaian Malut pasca-konflik di era kepemimpinan Megawati. Selain merepresentasikan kalangan religius, Abdul dapat diterima bagi kelompok nasionalis.

“Beliau pernah cerita ke saya bahwa Bung Karno merayakan 17 Agustus di Pulau Tidore dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jadi beliau ini Sukarnois. Pejah gesang nderek Bung Karno [hidup mati ikut Bung Karno],” kata Hasto.

Dengan tiket PDIP ditambah PKPI, Abdul Gani Kasuba dipastikan ikut berlaga dalam Pilgub Malut 2018 berhadapan dengan adiknya sendiri, Muhammad Kasuba. Kedua saudara kandung itu bersama pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin akan meramaikan kontestasi 27 Juni mendatang.

Pada pilkada serentak tahun ini, sebanyak 17 provinsi memilih gubernur dan wakil gubernur. Berbeda dengan Sumut dan Malut, gubernur petahana di beberapa daerah lain mulus menggenggam tiket tanpa riak berarti.

Mereka adalah Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Maluku Said Assagaff, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bahkan Lukas Enembe hampir menciptakan pasangan calon tunggal karena memborong 9 parpol besar kecuali PDIP dan Gerindra.

Pilkada 2018 akan menjadi ajang penilaian kepuasan rakyat terhadap performa para petahana sepanjang periode pertama. (Samdysara Saragih)

Editor: M. Taufikul Basari

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer