PENGETATAN IMPOR PERIKANAN : Eksportir Harus Siapkan Dokumen Ketertelusuran

Oleh: Sri Mas Sari 09 Januari 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Para eskportir perikanan diingatkan untuk serius mempersiapkan dokumen ketertelusuran seiring mulai berlakunya pengetatan impor seafood oleh Amerika Serikat pada 1 Januari 2018.

Meskipun belum ada keluhan dari eksportir terkait pengetatan itu, Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) berharap dokumentasi ketertelusuran ikan lebih siap supaya tidak terjadi penurunan ekspor seperti ke Uni Eropa.

Sekjen Astuin Hendra Sugandhi mengatakn pengaruh penerapan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) oleh AS baru tampak setelah enam bulan, saat dokumen ketertelusuran (traceability) terverifikasi.

"Walaupun [demikian], perlu diingatkan jangan sampai masalah SHTI [Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan] yang terjadi di [pasar] UE [Uni Eropa] terjadi di AS," katanya, Senin (8/1/2018).

Regulasi SIMP menetapkan persyaratan impor seafood tertentu oleh Negeri Paman Sam untuk mencegah masuknya makanan laut yang ditangkap melalui praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing atau tanpa pencatatan yang sesuai (seafood fraud).

SIMP menargetkan sejumlah spesies, seperti Atlantic cod, king and blue crab, kakap merah (red snapper), ikan pedang (swordfish), dan tuna. Khusus untuk udang dan abalone, pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

AS menerapkan itu dengan alasan melindungi perekonomian nasional, ketahanan pangan global, dan kelestarian sumber daya laut milik bersama. Program tersebut mensyaratkan importir untuk menyediakan dan melaporkan data-data kunci –mulai dari titik penangkapan hingga titik masuk ke pasar AS— dalam suatu daftar awal ikan dan produk ikan yang diidentifikasi rentan terhadap IUU fishing dan seafood fraud. Importir akan menghimpun data-data itu dari eksportir.

AS, kata Hendra, meminta dokumen Captain's Statement dan Form 370 NOAA. Untuk mendukung itu, diperlukan SHTI yang diterbitkan oleh UPT Pelabuhan Perikanann selaku Otoritas Kompeten Lokal (OKL).

Astuin juga mengusulkan agar untuk kapal-kapal ikan skala kecil di bawah 10 gros ton wajib diberikan lembar awal yang disederhanakan atau simplified catch certificate.

Tanpa pembenahan yang menyeluruh, Hendra memperkirakan ekspor produk perikanan ke AS akan merosot drastis, seperti yang terjadi dengan pasar Benua Biru sejak pemberlakuan EC Regulation 1005/2008 mulai 1 Januari 2010.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) sejauh ini juga belum menerima laporan dari eksportir. "Saya masih monitor," kata Ketua AP5I Budhi Wibowo.

AS merupakan pasar ekspor perikanan terbesar Indonesia dengan kontribusi berkisar 30%-40% terhadap total nilai ekspor seafood nasional. Sepanjang Januari-Oktober, Indonesia membukukan ekspor ke AS senilai US$1,5 miliar atau 41% terhadap total nilai ekspor perikanan nasional. (Sri Mas Sari)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya