Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CORE : Pengentasan Kemiskinan Kota Belum Maksimal

Pengamat menilai pengentasan kemiskinan di perkotaan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Warga beraktivitas di rumah semi permanen/Antara-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di rumah semi permanen/Antara-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pengentasan kemiskinan di perkotaan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan dengan adanya APBN untuk alokasi kemiskinan dan kesejangan yang naik dari Rp270,3 triliun tahun lalu menjadi Rp297,8 triliun tahun ini semestinya pengentasan akan lebih bagus.

Hanya saja, Faisal melanjutkan, jika melihat dari rilis BPS terbaru kemarin dari 1,19 juta berkurangnya kemiskinan itu terjadi di pedesaan. Sementara di perkotaan hanya separuh dari angka tersebut.

"Apalagi indeks keparahan dan kedalaman itu kota tetap, saya pikir mesti jadi sorotan pemerintah saat ini untuk urban property yaitu fokus menyasar masyarakat kotanya," katanya, Selasa (9/1/2017).

Faisal mengemukakan di pedesaan pemerintah sudah berhasil menggulirkan dana dengan sejumlah program yang mnearik mulai dari dana desa hingga padat karya. Namun, di untuk di perkotaan program-program serupa masih minim.

Padahal, populasi penduduk yang tinggal di kota lebih besar atau 60% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Belum lagi, deras arus urbanisasi yang masih kencang. Artinya, masalah perkotaan akan semakin lama semakin membengkak.

Faisal menilai pemerintah harus segera mengambil sejumlah langkah untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan di perkotaan. Antara lain, membuka keran kesempatan kerja melalui UMKM atau wirausaha skala menengah dan kecil. Tak hanya itu, perbaikan kualitas hidup terutama pada daerah-daerah kumuh.

"Sisi lain program di pedesaan harus tetap dilanjutkan supaya menahan laju urbanisasi karena perekonomian di desa sudah semakin kuat," ujar Faisal.

Sementara itu, Faisal juga menyoroti program penggunaan kartu yang menimbulkan masalah baru. Hal ini mengingat kemampuan pemerintah mendistribusikan dengan cepat dan merata masih terbatas sehingga ada penerima manfaat yang terabaikan.

Selain itu, penggunaan kartu juga tidak dapat menjangkau masyarakat miskin yang paling dalam apalagi di pelosok dan wilayah perbatasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper