POLEMIK SAHAM MAHAKAM : Pemda Diminta Ikuti Aturan Main

Oleh: Surya Rianto 10 Januari 2018 | 02:00 WIB
POLEMIK SAHAM MAHAKAM : Pemda Diminta Ikuti Aturan Main
Blok Mahakam. / Bisnis

JAKARTA — Polemik pembangian 10% saham partisipasi Blok Mahakam oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaikanya diselesaikan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Setelah kepemilikan 100% saham Mahakam dialihkan ke PT Pertamina (Persero), Pemprov Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan jatah saham partisipasi sebesar 10%.

Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa p kepemilikan saham dariantara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Blok Mahakam memang masih polemik dan membingungkan.

“Jadi, pihak Kutai merasa mayoritas wilayah Blok Mahakam ada di kawasannya sehingga ada persoalan dalam pembagian porsi dengan pemerintah provinsi sehingga minta dibuat menjadi fifty fifty [50%:50%]. Padahal, sudah jelas aturannya, lalu Kutai juga bagian dari Provinsi Kalimantan Timur juga,” ujarnya, Selasa (9/1).

Untuk itu, Ego meminta agar pihak pemerintah daerah untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Permen ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dalam pembagian porsi saham 10% dari total kepemilikan Blok Mahakam, Pemprov Kalimantan Timur memiliki porsi 66,5%, sedangkan Kutai 33,5%.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, sesuai dengan aturan, pemerintah provinsi yang akan mengatur pembagian porsi saham partisipasi dengan pemerintah kabupaten. Namun, kalau pemerintah provinsi kesulitan, nanti bisa dibawa ke Kementerian ESDM.

“Nah, kalau nanti tidak kunjung selesai juga, Menteri ESDM langsung yang akan putuskan,” ujarnya.

Sementara itu, anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam, masih mencari mitra untuk bekerja sama di Blok Mahakam.

SKK Migas membebaskan Pertamina dalam mencari mitra untuk mengelola blok migas tersebut. Perusahaan pelat merah itu mempunyai opsi melepas maksimal 39% saham Blok Mahakam kepada pihak ketiga.

Amien menjelaskan, pada tahap pertama 100% saham Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina. Tahap kedua, Pertamina memberikan 10% saham ke pemerintah daerah sehingga kepemilikan perseroan menjadi 90%.

Pada tahap ketiga, Amien melanjutkan, Pertamina memiliki opsi melepas kepemilikan saham Mahakam kepada pihak ketiga maksimum 39%. “Namun, dalam opsi ketiga itu dilakukan secara business to business saja,” lanjutnya.

Dia mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan Pertamina untuk mencari mitra dengan melepas maksimum kepemilikan 39% di blok Mahakam. Hal itu bertujuan untuk membantu Pertamina dalam mengembangkan Blok Mahakam.

“Selain itu, bisa juga untuk kepentingan Pertamina lainnya, terutama untuk keuntungannya. Misal, dengan mengajak mitra ke Blok Mahakam, Pertamina bisa masuk ke blok yang dikelola mitra itu di negara lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina pun mengaku tengah mencari mitra dalam pengelolaan blok Mahakam tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi siapa yang akan menjadi mitra perseroan dalam mengelola Blok Mahakam. (Surya Rianto)

Editor: Sepudin Zuhri

Berita Terkini Lainnya